Pasca Pemilu, BUJT Optimistis Pembangunan Jalan Tol Lebih Prospektif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan jalan tol dalam 4,5 tahun terakhir berjalan cukup masif. Bahkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berhasil mencetak rekor baru membangun dan membuka jalan tol di Tanah Air.

Sepanjang 949 kilometer jalan tol beroperasi dalam kurun waktu kepemimpinan mereka. Capaian ini mengalahkan kinerja lima presiden sebelumnya, yang bila merujuk data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) hanya sekitar 757 kilometer.

Meski begitu, rekor baru ini tidak diciptakan dalam kondisi mulus-mulus saja. Banyak kendala yang dihadapi.

Mulai dari proses pembebasan lahan hingga pengembalian dana talangan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang cukup lamban.

Dalam catatan Kompas.com, LMAN memiliki alokasi dana pengembalian dana talangan sebesar Rp 59,398 triliun untuk proyek jalan tol yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).

Besarnya jumlah tagihan tersebut setelah menjalani serangkaian proses verifikasi sejak 2016-2018 baru mencapai Rp 36,355 triliun. Adapun yang telah dikembalikan baru Rp 32,219 triliun.

Meski lamban, hal tersebut tidak memengaruhi langkah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk terus membangun jalan tol.

Terlebih, sikap optimisme mereka setelah melihat pelaksanaan Pemilihan Umum 2019  yang berjalan aman dan kondusif.

Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Harto, berharap pembangunan infrastruktur dan jalan tol yang telah dimulai pemerintahan saat ini dapt terus dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

"(Kehadiran) jalan tol akan mempermudah pergerakan barang, sehingga menurunkan biaya logistik," kata Budi kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2019).

Konektivitas lalu lintas, baik masyarakat maupun barang dan jasa, diyakini akan semakin meningkat dengan keberadaan jalan berbayar ini.

Hal ini pun diharapkan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia ke depan.

Di sisi lain, keberadaan jalan tol juga akan membuka kantung-kantung pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Tentu, ini akan mendorong distribusi logistik semakin aktif yang pada akhirnya meningkatkan volume penggunaan jalan tol.

"Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang naik maka pengguna jalan tol akan naik, sehingga bisnis jalan tol akan lebih baik," kata Budi.

Seperti diketahui, pemerintahan saat ini menargetkan penyelesaian 1.852 kilometer jalan tol baru hingga akhir 2019 atau awal 2020.

Artinya, masih ada sekitar 903 kilometer jalan tol yang harus diselesaikan secara bertahap.

"Dalam beberapa waktu ke depan ada sejumlah ruas yang akan kita selesaikan termasuk JORR 2," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit di kantornya, Senin (22/4/2019) lalu.

Harapan senada disampaikan Direktur Utama PT Waskita Toll Road, Herwidiakto.

Kendati pemerintah berencana mengubah fokus pembangunan dari infrastruktur ke pengembangan SDM, namun pembangunan jalan tol yang telah masuk ke dalam pipe line dapat terus dilanjutkan.

Dengan demikian, terjadi kesinambungan atau koneksi antara jalan tol eksisting dengan rencana pengembangan jaringan jalan berbayar baru.

"Dan bila ruasnya tidak layak, kami berharap ada bantuan dari pemerintah berupa VGF (Viability Gap Fund)," ucap Herwi.

Perlu dukungan

Meski yakin, tak sedikit BUJT yang berharap pemerintah memberikan dukungan besar terhadap pembangunan jalan bebas hambatan ini.

"Harapan HK bahwa pemerintah baru tetap memberikan perhatian khusus kepada moda-moda konektivitas, dimana jalan tol merupakan salah satu bentuknya," ucap Direktur Keuangan PT Hutama Karya (Persero) Anis Anjayani.

Ia meyakini kehadiran jalan tol akan memberikan dampak signifikan, terutama untuk daerah sekitar yang dilaluinya.

Melihat potensi tersebut, pemerintah perlu memikirkan cara agar swasta semakin berani dalam bermain di bisnis ini.

Apalagi bila melihat kemampuan finansial pemerintah yang tidak terlalu besar dalam pembangunan infrastruktur.

Menurut Anis, dengan semakin panjangnya payback period, tentunya diperlukan masa konsesi yang lebih panjang dari kebanyakan konsesi yang ada saat ini.

Pemerintah dapat mencontoh pemberian konsesi jalan tol seperti pemberian konsesi pelabuhan yang bisa mencapai 70 tahun.

"Ataupun kalau masa konsesi dipertahankan, ada insentif lain yang bisa meningkatkan kelayakan dan secara langsung dapat menarik minat investor," sebut Anis.

Sementara itu, CEO Toll Road Business Group Astra Infra Kris Ade Sudiyono mengatakan, siapa pun yang nantinya akan terpilih sebagai pemimpin nasional baru, sektor jalan tol dan pembangunan infrastruktur pada umumnya, masih memerlukan perhatian dan dukungan yang kuat.

"Kepastian berusaha dan dukungan kebijakan fiskal maupun moneter dari pemerintah untuk lebih menggairahkan partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur masih diperlukan," ungkap dia.

"Kami dari Astra Infra, secara selektif akan terus mengkaji berbagai peluang usaha di bidang infrastruktur," imbuh Kris.