Konflik Agraria Era Pemerintahan Jokowi Ada 300 Kasus

"Karena tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata dia.

Hal ini dimungkinkan karena biaya pembebasan lahan atau cost of land acquisition ditingkatkan menjadi 4 hingga 5 persen dai sebelumnya hanya 2-3 persen.

Namun, menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sepanjang 2018 terdapat 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi.

Dari 300 konflik tersebut, YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan luasan lahan konflik mencapai 488.404,77 hektar.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati mengatakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Jawa Tengah, menangani kasus konflik agraria paling banyak, yakni 51 kasus.

Sementara, peneliti Auriga Iqbal Damanik mengatakan, sepanjang tahun 2017 terdapat 208 konflik agraria atau sebesar 32 persen dari seluruh kejadian.

Iqbal menambahkan, sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik.

Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 atau 12 persen kejadian konflik.

Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 konflik (5 persen), sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 konflik (4 persen), dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 kejadian konflik (3 persen) yang terjadi sepanjang tahun 2017.

Sedangkan pada 2018 menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik lahan terkait infrastrukut tercatat sejumlah 16 kasus, catahu KPA 2018.

Salah satu kasus yang mencuat ke publik salah satunya pembangunan bandara internasional Kulonprogo.

Ada pula kasus pembangunan PLTU Teluk Sepang di Bengkulu, Pembangunan Geotermal di Gunung Talang terjadi konflik dengan masyarakat. Kasus ini bahkan melibatkan TNI dalam pembersihan lahan.

Catatan konflik agraria juga diberikan oleh KPA. Sepanjang tahun 2017, KPA mencatat terdapat 659 kejadian konflik agraria dengan luasan 520.491,87 hektar lahan dan melibatkan sebanyak 652.738 kepala keluarga.

Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik.

Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 (12 persen) kejadian konflik.