Banyak Kendala, Serapan DAK Infrastruktur Daerah Baru 15 Persen

JAKARTA, KompasProperti - Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur 2017 yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) masih belum maksimal.

Padahal, dana tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan pemda untuk membantu pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, serta bersinergi dengan sejumlah proyek infrastruktur pusat.

Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Widiarto mengatakan, dari anggaran Rp 27,183 triliun yang disalurkan untuk 33 provinsi dan 505 kabupaten/kota, realisasi baru sekitar 15 persen.

"Kemarin banyak surat dari kepala daerah minta anggarannya sekian. Ini banyak yang enggak tercapai," kata Widiarto disela-sela Rapat Kerja DAK 2017 di Auditorium Kementerian PUPR, Selasa (25/7/2017).

Widiarto tak merinci daerah mana saja yang serapan DAK-nya masih rendah. Hanya sejumlah kendala yang dihadapi pemda seperti adanya tender ulang, tender yang gagal hingga proses persetujuan DPRD yang tidak terlalu cepat.

Dia menambahkan, sebagian besar anggaran DAK digunakan pemda untuk membangun atau memperbaiki jalan, membangun saluran irigasi, air minum, sanitasi, dan perumahan.

"Di daerah kan banyak problemnya. Kalau di PUPR sudah lelang dini sejak Oktober," kata dia.

Bila dibandingkan tahun 2015, anggaran DAK yang disalurkan pada tahun ini meningkat dua kali lipat. Namun, bila dibandingkan dengan tahun 2016, anggaran turun hampir setengahnya.

Pada tahun lalu, anggaran DAK mencapai Rp 57 triliun. Peningkatan drastis itu disebabkan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

Sebagai gantinya, anggaran subsidi itu disalurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, salah diantaranya melalui DAK.

"Tahun ini kembali normal. Tapi tahun ini sudah dua kali lipat dari dua tahun sebelumnya," tuntas Widiarto.