Wacana Ganjil-Genap Saat Mudik, Ini Permintaan Ganjar Pranowo

SEMARANG, KompasProperti - Wacana penggunaan kendaraan plat nomor ganjil dan genap saat mudik Lebaran tahun 2017 dinilai tidak efektif.

Jika memang akan menggunakan pola pengaturan ganjil-genap maka harus melalui kajian yang matang.

Menurut Ganjar, kajian secara komprehensif untuk mengatur lalu lintas saat mudik penting agar kejadian Brebes Exit (Brexit) saat musim mudik sebelumnya tidak berulang. Setelah kajian, kemudian dilakukan simulasi kendaraan.

“Saya masih pengen kajiannya tuntas dulu, apakah nanti cukup bisa efektif dilaksanakan itu. Saya meminta coba simulasinya. Lebih banyak apa sedikit, mengganggu atau tidak,” kata Ganjar, Rabu (17/5/2017).

Wacana ganjil genap, sambung Ganjar, juga belum didasarkan atas berapa jumlah kendaraan yang bernomor ganjil, atau genap.

Pemerintah belum punya data terkait hal itu, serta berapa kendaraan yang akan meninggalkan ibu kota saat mudik nanti.

“Yang akan pulang kan mobilnya pasti kita tidak tahu platnya ganjil apa genap. Yang kedua kita mesti melihat berapa yang genap berapa yang ganjil saat itu, dan mereka liburnya kapan, karena ini juga berkaitan dengan masa libur orang ya,” tambahnya.

Ganjar meminta agar semua hal itu dipertimbangkan karena pemudik melewati wilayahnya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dan Korlantas Mabes Polri diminta memahami keadaan ini.

“Ini yang mesti di pertimbangkan saja. Kalau kajian memang bagus kita dukung,” sambungnya.

Simulasi sementara

Untuk mengantisipasi kejadian Brexit di Brebes seperti waktu lalu, Pemerintah Jawa Tengah telah melakukan simulasi saat libur panjang beberapa waktu lalu.

Hanya, intensitas kendaraan yang lewat tidak sebanyak saat mudik. Terkait hal ini, para pihak sudah merinci beberapa titik yang dilewati, berapa jalur alternatif yang disiapkan, selain management lalu lintas.

Manajemen lalu lintas melibatkan instansi dari Jateng, Jabar, Jatim, hingga Bali-NTB, sampai dengan Lampung.

“Pihak kepolisian di level mabes, kemudian dinas perhubungan, dirjen perhubungan darat, dan masing-masing provinsi dan kab kota yangg dilewati harus tahu,” ujar Ganjar.

Di Jawa Tengah, panitianya sudah disusun sejak tahun lalu dengan uji coba sebanyak 3 sampai 4 kali.  

Langkah yang penting, sambung Ganjar, adalah mengoptimalkan jalur-jalur alternatif, ketika jalur utama dipadati pemudik.

“Suka tidak suka, mau tidak mau kalau sudah numpuk harus dibuang dipaksa, kalau tidak mau dipaksa mereka milih seperti Brexit kemarin. Kalau kemarin nyoba tol baru tuh, pingin njajal, begitu stag disitu macam-macam persoalan. Pingin buang air, seperti itu,” pungkasnya.