Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Diteruskan, Reklamasi Justru Perparah Banjir Jakarta

Kompas.com - 09/05/2017, 21:58 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis

JAKARTA, KompasProperti - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/5/2017), menyebut Jakarta akan tenggelam jika reklamasi dan tanggul laut raksasa atau giant sea wall (GSW) dihentikan.

Tentu saja, para aktivis lingkungan membantah pernyataan Luhut karena yang terjadi justru sebaliknya.

"Yang ada banjir makin parah. Kita sudah sering paparkan, Jakarta banjir ga ada hubungannya sama reklamasi," ujar aktivis dari Indonesian Center for Environment Law (ICEL), Rayhan Dudayev kepada KompasProperti, Selasa (9/5/2017).

Ia menuturkan, penyebab Jakarta banjir adalah karena muka air tanah turun yang disebabkan beban bangunan terlalu banyak.

Penggunaan air tanah yang tidak terkontrol juga menjadi salah satu sebab banjir di Jakarta. Rayhan pun menganjurkan Luhut untuk membaca tulisan Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan ITB Muslim Muin.

Mengutip tulisan tersebut, GSW hanya akan menjadi bom waktu akan terjadinya banjir yang lebih parah di Jakarta.

Akibat dibangunnya GSW, Jakarta tidak hanya harus memompa air hujan yang turun di daerah penurunan muka tanah tetapi juga harus memompa air dari hulu, seperti Bogor, Depok, dan Cipanas.

NCICD mengklaim pompa 730 meter kubik per detik bisa mengatur elevasi muka air 2,5 meter dengan luas waduk 75 kilometer persegi.

Padahal, jika dihitung dengan lebih saksama, dibutuhkan pompa 1.050 meter per detik. Jika hanya memasang pompa 730 meter kubik detik, muka air di waduk GSW harus diturunkan 4,7 meter.

"Jika pompa macet, Jakarta akan tenggelam oleh banjir kiriman dari daerah hulu," tulis Muslim.

Sebelumnya, Luhut memperingatkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Uno jika menghentikan reklamasi dan GSW, maka Jakarta akan banjir.

Ia menegaskan, reklamasi ini memiliki landasan hukum yang kuat. Keputusan Presiden untuk membangun proyek reklamasi sudah diteken mulai dari presiden kedua Soeharto hingga presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

"Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini ya," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com