Satu Bendungan dan 274 Rusun akan Dibangun di Lampung

BANDAR LAMPUNG, KompasProperti - Serupa dengan di Papua, pembangunan infrastruktur di Indonesia bagian barat, khususnya Provinsi Lampung juga semakin dikebut percepatannya.

Bahkan, pembangunan infrastruktur di provinsi ujung selatan Sumatera ini diklaim telah berdampak pada pertumbuhan dan pengurangan kesenjangan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi di Lampung pada 2016 tercatat sebesar 5,15 persen atau naik tipis dari pertumbuhan yang dicatat pada 2015 sebesar 5,13 persen.

Selain mewujudkan keterpaduan infrastruktur melalui Jalan Tol Trans-Sumatera seperti Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah membangun infrastruktur strategis lainnya untuk ketahanan air dan pangan, yakni Bendungan Way Sekampung.

Baca: Tahun Ini, Masyarakat Bisa Jajal Tol Trans-Sumatera

Bendungan yang dibangun di antara dua kabupaten yakni Pringsewu dan Tanggamus ini bakal memiliki kapasitas tampung sebesar 46 juta meter kubik dan berfungsi untuk irigasi, air baku, dan mengurangi risiko banjir.

Pengerjaannya dibagi menjadi dua paket dengan kontraktor pelaksananya adalah PT PP (persero) Tbk dan PT Waskita Karya (persero) Tbk. Nilai konstruksi Bendungan Way Sekampung ditaksir sebesar Rp 1,84 triliun.

"Saat ini pekerjaan konstruksi sudah mulai di lapangan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2020," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam siaran pers yang diterima KompasProperti, Senin (6/3/2017).

Selain itu, sektor perumahan di Lampung juga tak luput dari perhatian. Rencananya akan dibangun sebanyak 274 unit rumah susun (rusun) dengan rincian 174 unit di Lampung Selatan, 70 unit di Mesuji, dan 30 unit di Lampung Timur.

Ada pula program rumah swadaya dengan target 3.000 unit dalam bentuk Program Padat Karya. Program ini diklaim mampu menyerap12.000 tenaga kerja dan 16.000 penerima dengan anggaran Rp 45 miliar.

“Selain infrastruktur besar, Kementerian PUPR juga ditugaskan untuk penyediaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya,” tambah Basuki.

Dari total anggaran Kementerian PUPR pada 2017, sebanyak Rp 1,8 triliun dialokasikan khusus untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung.

Selain itu ada juga alokasi anggaran sebesar Rp 195,53 miliar untuk pembangunan nfrastruktur dengan skema padat karya di berbagai kabupaten/kota di Lampung.