Tiga "PR" Utama Ketua Apersi Periode Mendatang

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) akan menggelar pemilihan Ketua Umum Apersi periode 2016-2020 pada Munas Apersi ke-V di Jakarta pada 14-16 Desember 2016 mendatang. Tim penjaringan mengumumkan tiga nama sebagai calon ketum asosiasi tersebut, yakni Juneidi Abdillah, Vidi Surfiadi, dan Barkah Hidayat.

"Ketiganya adalah kader terbaik yang memiliki peluang sama untuk mengangkat Apersi menjadi lebih baik lagi di masa mendatang," ujar Ketua Umum DPP Apersi, Eddy Ganefo, Kamis (8/12/2016).

Eddy mengatakan pada musyawarah nasional tersebut akan dilakukan evaluasi kepengurusan periode saat ini, selain juga menyusun program kerja untuk empat tahun ke depan, serta beberapa rekomendasi Apersi untuk pemerintah.

Dia menyebutkan ada tiga pekerjaan rumah yang harus dikawal para calon ketua Apersi periode mendatang. Pertama, mengawal terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII. Sejak dirilis pada 24 Agustus 2016, hingga kini peraturan pemerintah terkait penyederhaaan perizinan untuk pembangunan rumah rakyat belum juga tuntas.

Kedua, Apersi harus terus mengawal terlaksananya gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di bidang perumahan rakyat. Eddy menilai isu ini sangat strategis untuk mempercepat pembangunan rumah rakyat dan menekan harga jual. Hal itu mengingat dari seluruh biaya pembangunan rumah, sekitar 20 persennya masuk dalam kategori pungli, mulai perizinan, izin lingkungan (Amdal), pertanahan seperti sertifikasi, listrik PLN hingga PDAM.

"Kalau itu (pungli) bisa dipangkas akan ada efisensi biaya sehingga bisa menekan biaya produksi. Kalau harga tidak turun, setidaknya kualitas material bisa lebih baik, misalnya plafon bisa diganti gipsum. Kalau pengurusan izin pun bisa lebih cepat, maka iklim investasi lebih terjamin," ujar Eddy.

Untuk itu, lanjut Eddy, pada Munas bertema 'Apersi Bertekad Menjadi Garda Terdepan Suksesnya Program Sejuta Rumah' itu asosiasi tersebut akan mendatangkan narasumber dari tim Saber Pungli Kementerian Polhukam. Tim ini akan memberikan penjelasan kepada pengembang ihwal proses melakukan pelaporan.

"Karena teman-teman tentu takut ditandai dan akhirnya justru semakin dipersulit," papar Eddy.

Adapun "PR" ketiga yang perlu dikawal kepengurusan mendatang adalah kepastian ketersediaan sambungan listrik. Saat ini, lanjut Eddy, pasokan listrik menjadi hambatan utama bagi pengembang rumah subsidi, terutama di daerah-daerah yang tidak ada ketersediaan daya. 

"Karena akad kredit KPR menjadi terhambat. Contohnta di Kalimantan Selatan, saat ini ada sekitar 3.000 unit rumah yang belum dialiri listrik sehingga gagal akad kredit," ujar Eddy.

Eddy mengatakan, banyak oknum PLN maupun pihak ketiga yang bermain dengan mempersulit proses penyambungan listrik supaya pengembang melakukan negosisasi. Ujung-ujungnya, lanjut dia, biaya yang dibayarkan menjadi lebih mahal.

"Ini saya kira harus segera dihentikan, karena penyediaan rumah rakyat adalah program pemerintah," katanya.

Saat ini sebanyak 3.096 perusahaan properti terdaftar di Apersi. Anggota yang aktif sebanyak 928 perusahaan. Dari jumlah itu, 20 persen di antaranya melakukan pembangunan rumah subsidi di Provinsi Jawa Barat.