2018, Transaksi Elektronik Diberlakukan di Seluruh Jalan Tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemacetan di gerbang tol merupakan salah satu isu yang tengah ditangani pemerintah.

Antrean ini terjadi karena porses transaksi pengendara dengan petugas di gerbang tol membutuhkan waktu.

Oleh sebab itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menerapkan pembayaran secara elektronik untuk seluruh gerbang tol pada 2018.

"Dalam dua tahun kedepan kami menargetkan pembayaran tunai di jalan tol sudah tidak ada lagi. Semua beralih ke pembayaran elektronik," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai acara halal bihalal Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (11/6/2016).

Senada dengan Basuki, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kecepatan pelayanan transaksi di gerbang tol.

Dengan pembayaran elektronik, antrean di pintu tol dan potensi kemacetan di dalam jalan tol akan berkurang.

"Kalau operator dipaksa cepet tapi penggunanya datang dengan uang tunai, uangnya besar, perlu kembalian, belum kalau uang atau kembaliannya kurang, itu butuh waktu," jelas Herry.

Selama ini, menurut dia, pembayaran atau transaksi tunai cenderung lebih lama dibandingkan dengan menggunakan kartu elektronik.

Ia menuturkan, keberadaan satu kendaraan itu sangat memengaruhi kendaraan lain sehingga bisa berpotensi kemacetan.

Jika satu kendaraan berjalan lambat, maka kendaraan di belakangnya juga akan melambat.
"Kalau kendaraannya banyak, akhirnya akan terjadi antrean panjang dan akhirnya macet," sebut Herry.

Sementara itu, terkait macet yang terjadi di Gerbang Tol Brebes Timur atau "Brexit" saat puncak musim mudik lebaran lalu, menurut Herry hal tersebut terjadi bukan disebabkan pelayanan di pintu tol.

Saat ke lokasi, Herry menemukan bahwa tersendatnya kendaraan di jalur arteri yang membuat ekor antreannya sampai melewati gerbang tol.

Hal ini kemudian yang menyebabkan pengemudi berasumsi bahwa petugas bekerja dengan lambat.