Konflik Agraria Terbanyak Terjadi di Sektor Perkebunan dan Infrastruktur

Terbukti, menurut data rekaman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), jumlah konflik agraria sepanjang 2015 secara luasan, kejadian, dan korban yang diakibatkan masih sangat tinggi.

"Konsentrasi terbesar konflik agraria adalah sektor perkebunan sebanyak 127 konflik. Posisi kedua ditempati sektor infrastruktur dengan 70 konflik," ujar Sekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin di Jakarta, Selasa (5/1/2016).

Hal ini, kata Iwan, disebabkan proses pembebasan proyek-proyek infrastruktur banyak dilakukan pada 2014.

Sementara produk-produk perkebunan pada 2015 mengalami perlambatan yang dipengaruhi melemahnya ekonomi.

Meski demikian, ekspansi perusahaan-perusahaan perkebunan tidak menurun, cenderung tetap.

Salah satu komoditas yang patut menjadi perhatian dalam melihat krisis agraria adalah komoditas kelapa sawit.

Dalam 5-10 tahun ke depan komoditas ini akan terus menimbulkan krisis agraria yang semkin parah.

Akibatnya, tidak hanya memperparah situasi ketimpangan struktur penguasaan tanah di Indonesia, tetapi juga menyebabkan konflik di lapangan.

Jika pemerintah menargetkan di atas 5 persen tahun ini, konflik di dua sektor ini akan melaju kencang.

"Tidak masalah jika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak ada jaring pengaman sosial bagaimana pemerintah mengantisipasi masalah ini," jelas Iwan.

Sementara itu, berdasarkan persentase, sektor perkebunan mendominasi konflik agraria sebesar 50 persen dan sektor infrastruktur 28 persen.

Selanjutnya, konflik di sektor kehutanan sebesar 9,6 persen atau 24 konflik, sektor pertambangan 5,2 persen atau 14 konflik.

Terakhir, sektor lain-lain sebesar 4 persen atau 9 konflik, sektor pertanian dan sektor pesisir atau kelautan sebesar 2 persen atau 4 konflik.