Regulasi Penyederhanaan Perizinan "Sejuta Rumah" Diaktifkan Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pada 2016 pelaksanaan program sejuta rumah akan lebih baik. Faktor pendukungnya, antara lain dengan aktifnya penyederhanaan perizinan program Sejuta Rumah.

"Tahun depan persiapan lebih matang, lahan sudah siap dan izin makin sederhana," kata Syarif Burhanudin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Dia menuturkan, selama ini masalah perizinan adalah masalah klasik. Syarif berharap masalah tersebut bisa terurai pada 2016 mendatang berkat hasil evaluasi program Sejuta Rumah tahun ini.

Untuk itu, pemerintah saling berkoordinasi terkait pemecahan masalah perizinan. Dalam hal ini, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pemerintah akan mempermudah tahapan perizinan dari 42 tahap menjadi delapan tahap. Selain itu, izin yang selama ini memakan waktu hingga 26 hari hanya akan memakan waktu 12 hari saja.

Salah satu tahap yang akan dipangkas adalah analisis dampak lingkungan (AMDAL). Syarif menjelaskan, bila pengembang sudah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diperuntukan untuk perumahan maka tidak perlu lagi mengurus izin Amdal karena sudah sesuai dengan peruntukannya.