Pemerintah Minta Dukungan Bangun "Sejuta Rumah"

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Sejuta Rumah merupakan program nasional yang tidak hanya melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program tersebut juga melibatkan banyak pihak, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Dalam Negeri, dan pengembang.

"Rumah merupakan hak setiap orang yang sudah menikah. Program ini sedang evaluasi. Mudah-mudahan tercapai sejuta rumah. Ini akan dilanjutkan, kami mohon dukungan program ini oleh kita dan untuk kita semua," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Forum Diskusi Kompas bertajuk "Bersama Mewujudkan Program Satu Juta Rumah" di Hotel Santika, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Basuki menuturkan, ada proses panjang saat memutuskan angka sejuta rumah. Pada awalnya, angka kebutuhan hunian di Indonesia adalah 7,6 juta unit. Namun, kebutuhan kepemilikan adalah 13,5 juta unit. Belum lagi, adanya rumah yang tidak layak huni sebanyak 3,5 juta unit.

Pemerintah kemudian menetapkan pembangunan dua juta rumah tahun ini karena kebutuhan mengatakan demikian. Namun, pada akhirnya pemerintah menetapkan satu juta rumah karena mengingat program ini masih di tahun pertama pembangunan.

Terkait pembiayaan, lanjut Basuki, dilihat dari segi pemerintah saja, hanya bisa mendanai tidak lebih dari 20 persen. Jumlah itu antara lain Rp 8,1 triliun untuk pembangunan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 5,1 triliun.

Sejak Juli, dana FLPP sendiri dan digunakan untuk membangun 98.000 unit yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, total terbangun unit rumah adalah 493.552 unit.

"Ini selalu dimonitor, petanya bagaimana. Kami terus bekerja sama dengan REI (Realestat Indonesia) untuk membangun rumah," jelas Basuki.

Dia menambahkan, dari sisi permintaan, pembangunan sejuta rumah sangat dibutuhkan. Menurut data Bank Indonesia, properti untuk menengah ke atas saat ini sedang mengalami penurunan. Adapun permintaan properti untuk kalangan menengah ke bawah sangat besar.

Tahun ini Basuki mengaku optimistis pembangunan sejuta rumah akan tercapai. Dalam upaya mewujudkannya, pemerintah melalui Kementerian PUPR mendorong aturan yang diregulasi kembali untuk mempermudah pembangunan. Salah satunya adalah menyetarakan perizinan. Pasalnya, sampai saat ini, perizinan merupakan kendala utama yang ada di lapangan.