Tak Berani Bongkar Properti Mewah, Ahok Dituding Main Mata

JAKARTA, KOMPAS.com - Eksekusi pembongkaran rumah 500 kepala keluarga (KK) warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, oleh Petugas Satpol PP dan aparat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, pada Kamis (20/8/2015) yang berakhir ricuh, dinilai sebagai perlakuan tidak adil. 

Disebut tidak adil, karena perlakuan yang sama tidak terjadi pada rumah dan properti mewah di kawasan lain yang notabene melanggar peruntukan, dan tata ruang Jakarta. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), telah bermain mata dengan para pengembang yang membangun properti-properti mewah tersebut.

Deputi Internal Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Zaenal Muttaqin, mengutarakan pendapatnya kepada Kompas.com, Sabtu (22/8/2015). 

"Ahok seringkali menggunakan isu publik yang dia bikin ramai sementara di belakang, dia main mata dengan pengembang," cetus Zaenal.

bpn.go.id Peta reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Rumah-rumah mewah dan properti komersial di Pantai Indah Kapuk (PIK), Pantai Mutiara, dan kelak Pluit City seluas 160 hektar, menurut Zaenal, adalah salah satu penyebab Jakarta selalu kebanjiran saat musim hujan. Namun, sampai sekarang tidak ada indikasi Ahok secara resmi mengeluarkan perintah atau statement ke arah pembongkaran di wilayah itu.

"Begitu pula dengan rencana Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemprov DKI Jakarta, tidak ada pembersihan di wilayah PIK, pantai Mutiara, Pluit, atau pun Kemang yang dalam catatan kami juga menyalahi aturan," papar Zaenal.

KOMPAS / AGUS SUSANTO Reklamasi pantai utara Jakarta dinilai pegiat lingkungan hidup akan merusak ekosistem dan menurunkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya. Selain itu, berpotensi menimbulkan banjir dan rob.