Membangun Indonesia dari Wilayah Pinggiran

Badan ini sama fungsinya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Oleh karena itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutnya sebagai "Bappenas Kementerian PUPR".

BPIW ini bertugas memastikan pembangunan yang dilakukan betul-betul bertujuan mengurangi ketimpangan antar-wilayah, mendorong pengembangan wilayah, dan memperkuat integrasi wilayah dalam NKRI. Hal ini sesuai dengan agenda Nawacita Presiden Joko Widodo.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Velix Wanggai menjelaskan, terdapat 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang tersebar di seluruh Indonesia. Empat WPS berada di Pulau Papua, 2 WPS di Kepulauan Maluku, 4 WPS di Pulau Kalimantan, 5 WPS di Sulawesi, 5 WPS di Kepulauan Bali-Nusa Tenggara, dan 6 WPS di Sumatera.

"Termasuk mendorong WPS Pertumbuhan Terpadu Kemaritiman Ternate-Sofifi-Morotai dan Ambon-Seram. Ada pula WPS Perbatasan Temajuk-Sebatik, WPS Aksesibilitas Baru Papua di ruas Nabire-Enarotali-Ilaga-Timika-Wamena," tutur Velix, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/6/2015).

Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah kerja sama dengan TNI AD untuk membuka akses jalan 740 kilometer di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Dalam APBN 2015, dialokasikan Rp 2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru perbatasan di Kalimantan ini.

Demikian pula, penyelesaian Trans-Papua akan segera dipercepat guna memperkuat konektivitas dan mengurangi tingkat pertumbuhan harga di pedalaman. Dalam R-APBN 2016, akan difokuskan pembangunan infrastruktur di perbatasan Kalimantan dan Trans-Papua.

Masih dalam mendorong ekonomi wilayah pinggiran ini, Kementerian PUPR juga akan memfokuskan perhatian pada pembangunan bendungan untuk mempercepat hadirnya sentra-sentra pangan di luar Pulau Jawa.

"Selain itu, Kementerian PUPR juga akan menyentuh modal sosial masyarakat melalui pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan dan perdesaan," kata Velix.