Solusi Macet, Distribusikan Pusat Bisnis dan Komersial Secara Merata

Kemacetan yang dialami para pekerja dan karyawan tersebut, menurut Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman, sangat tidak efisien. Dia kemudian menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendistribusikan pusat-pusat bisnis dan komersial, tidak hanya di pusat kota Jakarta.

"Pemerintah lupa. Jakarta kan luas. Harusnya ada penyebaran, tidak perlulah warga Bekasi jauh-jauh ke (Jakarta) Pusat di tengah. Kalau itu bisa dilaksanakan, maka akan ideal," ujar Amran di sela-sela pembukaan Indonesia Property Expo 2015 di Jakarta, Sabtu (14/2/2015).

Amran menjelaskan, zaman dulu pemerintah mungkin masih bisa memisahkan pusat bisnis dan perumahan di Jakarta. Sekarang, pandangan tersebut perlu dievaluasi karena terbukti malah menimbulkan kemacetan. Dengan demikian, pemerintah perlu menyebar pusat bisnis dan perbelanjaan, supaya tidak terkonsentrasi di Jakarta Pusat.

"Orang Bekasi memenuhi kebutuhannya datang ke pusat belanja di pusat. Itu bikin macet. Maka yang paling aktual, pemerintah bisa mengakomodasi penyebaran. Misalnya di daerah (Jakarta) Timur. Pemerintah giat membangun JORR (Jakarta Outter Ring Road) misalnya, yang membentang ke Cakung. Kenapa (Cakung) itu tidak bisa dieksplorasi lebih dalam?" jelas Amran.

Namun begitu, Amran mengaku, untuk mengeksplorasi suatu daerah memang membutuhkan penataan ruang yang mumpuni. Untuk kepentingan tersebut, Pemprov DKI yang memiliki dinas terkait yaitu Dinas Penataan Ruang, dapat memaksimalkannya.

Dinas Penataan Ruang ini, menurut Amran, harus meninjau ulang konsep permukiman dan bisnis yang terpisah. Pasalnya, pemisahan ini justru tidak efisien dan efektif, menghabiskan banyak tenaga, dan ongkos transportasi.

"Pemprov DKI Jakarta harusnya bisa mengakomodasi, memikirkan ulang penyebaran pusat aktivitas. Kenyataannya, Timur belum dieksplorasi maksimal. Sekarang justru terhalang tata ruang yang ada," tandas Amran.