Rekonstruksi Gaza Hanya Omong Kosong?

Kegeraman Marzouk bukan tanpa sebab. Dia mengacu pada negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel yang menurut jaringan kantor berita MENA (Middle East and North Africa), tersandung latar belakang minimnya kemauan politik kedua belah pihak.

Dalam sebuah pernyataan hari yang sama, Hamas mengecam Pemerintah Persatuan Palestina, yang menyatakan bahwa "Gaza telah menunjukkan kemajuan nyata" selama enam bulan terakhir sejak pemerintah persatuan dibentuk.

Hamas juga menuntut pemerintah persatuan mempercepat penyatuan sistem administrasi dan segera membangun kembali "seluruh konstruksi bangunan yang hancur" di Gaza.

Sementara itu, menurut kantor berita Palestina Ma'an, delapan menteri Palestina telah mengunjungi Jalur Gaza pada Senin (29/12/2014). Ini merupakan pertemuan kedua pemerintah persatuan sejak 9 Oktober 2014.

Kemudian, pada tanggal 12 Oktober 2014, Mesir dan Norwegia sejatinya telah menggelar Konferensi Rekonstruksi Gaza, setelah lebih dari sebulan serangan Israel ke Jalur Gaza.

Konferensi yang dihadiri perwakilan masyarakat internasional dan Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas, tersebut berhasil mengumpulkan lebih dari 5 miliar dollar AS atau setara Rp 62,7 triliun.

Bahkan, Amerika Serikat juga berjanji untuk menyumbang tambahan bantuan senilai 212 juta dollar AS (Rp 2,6 triliun), dan Inggris mengumumkan akan menyumbang 32,1 juta dollar AS (Rp 402,3 miliar).

Material bangunan

Minimnya kemauan politik kedua belah pihak yang bertikai, berimplikasi pada seretnya pasokan material bangunan. Padahal, menurut Direktur Unit Hak Ekonomi dan Sosial untuk Hak Asasi Manusia di Pusat Palestina, Khalil Shaheed, material bangunan merupakan kebutuhan paling mendesak.

"Kerusakan di Jalur Gaza merupakan bencana, merusak orang-orang yang masih hidup. Kami butuh material bangunan," ujar Shaheed.

Proses rekonstruksi semakin terhambat karena Israel dan Mesir masih memberlakukan blokade ekonomi di Jalur Gaza sejak Hamas memenangkan pemilu dan mengambil alih kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.

Human Rights Watch menyebut, pengepungan Israel-Mesir di Jalur Gaza sebagai "hukuman kolektif" untuk Palestina. Mereka kemudian mendesak negara-negara pemberi bantuan pada Konferensi Rekonstruksi Gaza untuk mengakhiri blokade selama tujuh tahun di Gaza.

Sebelumnya UNOCHA melansir data bahwa serangan Israel di Jalur Gaza menewaskan lebih dari 2.200 warga Palestina selama musim panas lalu. Kelompok militan Palestina juga menewaskan 66 tentara Israel, serta koordinator keamanan, empat warga sipil, dan pekerja asing.

Selain menimbulkan korban jiwa, serangan Israel tersebut juga menghancurkan hampir 100.000 rumah dan infrastruktur.