Mencari Sosok Menteri Perumahan yang Ideal

Bagi mantan Ketua DPP REI Periode 1992-1995, Enggartiasto Lukita, pertanyaannya bukan "siapa", tapi "bagaimana". Bagaimana kriteria yang ada?

"Kabinet mendatang ini secara keseluruhan harus profesional. Tidak berarti bahwa, jangan dipertentangkan antara yang datang dari partai politik dan non partai, orang partai dan bukan orang partai. Orang partai yang mempunyai track record profesional itu juga harus dilihat dan dihargai," ujarnya dalam diskusi yang digelar oleh DPP REI di Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Enggar juga mengungkapkan, apapun yang terjadi, di dalam pemerintahan berhadapan dengan legislatif, dia juga harus ada dukungan dari partai. Siapa pun yang ditunjuk sebagai Menteri Perumahan Rakyat, dia harus profesional, mumpuni, dan mempunyai leadership skill yang cukup.

"Karena di pemerintahan itu diperlukan yang utama adalah kepemimpinan. Dia tahu know-how-nya. Lebih baik, sesuai dengan bidang yang digelutinya, maka itu akan lebih baik. Karena, industri ini, industri perumahan," ujarnya.

"Tadi, Pak Faisal Basri mengatakan, sayang sekali, ini (properti) belum menjadi leading sector karena begitu banyak peraturan yang tidak mendukung itu. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah, intervensi pemerintah harus nyata. Apa bentuknya? Regulasi, bentuk bantuan, berbagai hal yang lain, dan itu bisa dilakukan," tambahnya.

Namun, Enggar enggan membayangkan dirinya mengisi posisi Menteri Perumahan Rakyat. Menurutnya, itu tergantung user-nya nanti.

"Itu betul-betul hak prerogatif presiden. Itu yang mau saya jelaskan dahulu. Kami di partai (Nasdem) tidak pernah membahas dan mau membicarakan," tambahnya.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid juga sempat mengungkapkan harapannya terhadap menteri yang baru. Menurutnya, menteri selanjutnya harus bisa memperjuangkan masuknya investasi asing.

"Di Singapura, investasi perumahan yang masuk dari negara lain luar biasa. Contoh per sq ft 3000 dollar Singapura, hampir Rp150 juta/m2. Kita ini masih jauh. Begitu dapat menteri yang baru, diperjuangkanlah asing bisa masuk Indonesia. Tapi, jangan lupa juga melayani masyarakat kecil," katanya.