Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Capres Minim Target Pembangunan Millenium

Kompas.com - 18/06/2014, 09:36 WIB
Tabita Diela

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, mengatakan visi kedua pasang capres dan cawapres 2014 tidak menyentuh Target-Target Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) secara spesifik. Padahal, pencapaian target tersebut merupakan ukuran tingkat kesejahteraan kota.

Pernyataan tersebut, dia sampaikan dalam acara bincang-bincang membuka Kolokium Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (Puskim), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pekerjaan Umum (PU)  di Bandung, Selasa (17/6/2014).

 
"Dari visi dua capres dan cawapres ada beberapa hal penting yang tidak disinggung. Yang pertama, Millenium Development Goals, tidak secara spesifik ditawarkan. Menurut saya, bagi pemerintah, maupun bagi pemerintah daerah terutama walikota, pencapaian Millenium Goals sebagai sebuah ukuran dari tingkat kesejahteraan kota itu penting sekali. Sebagai warga global diharapkan mampu mencapai target tersebut," ujarnya.
 
Bernardus juga mengatakan, sebenarnya mereka sudah sadar fenomena semakin banyaknya orang tinggal di kota dan juga konversi desa menjadi kota.
 
"Yang lebih penting adalah desa-desa kita semakin menjadi kota. Bukan hanya dari infrastrukturnya, tapi terutama dari tata nilai dan perilaku masyarakat kita di desa semakin menjadi urban. Kalau Eropa, sekarang sudah 70 persen masyarakatnya tinggal di kota, Indonesia pada 2008 sudah melewati 50 persen dan di tahun 2030 kita akan mencapai 60 persen tinggal di perkotaan atau daerah kota," imbuhnya.
 
Fakta ini tentu punya konsekuensi khusus. Semakin banyak penduduk yang tinggal di kota, semakin kota tersebut perlu dirancang lebih baik agar lebih nyaman untuk ditinggali. Sejauh ini, IAP sudah melakukan survey kenyamanan kota. Sayangnya, hasilnya masih tidak memuaskan. Hampir 50 persen orang yang tinggal di kota, merasa tidak nyaman hidup di kotanya.
 
Menurut Bernardus, idealnya kebijakan publik mengarah pada perencanaan kota yang semakin "hijau". Kemudian, kota pun harus semakin pintar. Penemuan dan pengembangan teknologi, juga aplikasinya harus lebih giat. Selain itu, kota-kota pun semakin kompak (compact) dan padat. Terakhir, kota-kota di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, harus semakin kompetitif.
 
"Benang merah dari lima hal ini yaitu seharunya kota-kota kita dirancang dan direncanakan untuk menjadi lebih liveable," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Mengenal Penthouse, Tipe Unit Paling Eksklusif di Apartemen

Apartemen
Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Tahun Ini, BPD DIY akan Salurkan 100 Unit KPR FLPP

Hunian
Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Pengembang Rumah Subsidi Desak Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat

Berita
Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Tahun Ini, Central Group Targetkan Penjualan Rp 1,8 Triliun

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lembata: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Tol Bocimi Kelar Diperbaiki Permanen Sebelum Libur Akhir Tahun Ini

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Manggarai Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Barat: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Sengkarut Korupsi Tol MBZ, Lelang Proyek Diatur, Kualitas Material Dipangkas

Sengkarut Korupsi Tol MBZ, Lelang Proyek Diatur, Kualitas Material Dipangkas

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dompu: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Dompu: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Mengapa Setelah Dipel Lantai Rumah Justru Terasa Lengket?

Mengapa Setelah Dipel Lantai Rumah Justru Terasa Lengket?

Interior
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Bima: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Bima: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Mataram: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Mataram: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Lombok Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com