Fokus Pertumbuhan Ekonomi, Harga Properti Melejit Lagi

BEIJING, KOMPAS.com - Intervensi Pemerintah China untuk mencegah gelembung perumahan tampaknya bakal terus berlanjut. Pasalnya, harga properti residensial di sejumlah kota utama Negeri Tirai Bambu ini, melonjak drastis. 

Pertumbuhan harga tersebut dipicu oleh ketiadaan kebijakan baru berupa langkah-langkah strategis untuk mendinginkan pasar properti karena Pemerintah lebih berkonsentrasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sempat melorot sebesar 7,7 persen tahun lalu.

Menurut National Statistics Bureau, harga rumah baru meningkat pada bulan Agustus di 69 dari 70 kota, dibandingkan tahun lalu. Fenomena menunjukkan, peningkatan harga tak hanya terjadi secara tahunan, melainkan juga bulanan.

Pertumbuhan harga paling pesat terjadi di kota-kota besar macam Beijing dan Shanghai. Masing-masing tumbuh sekitar 15 persen lebih tinggi ketimbang tahun lalu. Sementara di Shenzhen, melesat 18 persen.

Meski begitu, terdapat perbedaan antara kinerja kota-kota besar tersebut dengan kota kedua dan kota-kota dengan kelas di bawahnya. Kenaikan tahunan bervariasi antara 7 persen hingga 10 persen. Sementara di kota lapis ketiga meningkat 6 persen.

Secara umum, harga rumah tumbuh rerata 7,5 persen dari tahun lalu. Laju tercepat terjadi sejak Desember 2010. Harga terus bergerak naik dalam beberapa tahun terakhir, memicu pemerintah China melakukan berbagai tindakan yang bertujuan mendinginkan pasar. Namun, sayangnya, otoritas justru telah mundur dari pelaksanaan langkah-langkah baru karena konsentrasi mereka terpecah pada pertumbuhan ekonomi Negara.

"Pemerintah tampaknya menolerir kenaikan harga properti dan belum meluncurkan langkah-langkah pengetatan baru, yang sebagian mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mencapai target pertumbuhan 7,5 persen, " kata Zhiwei Zhang, seorang ekonom Nomura seperti dikutip CNN.

Analis Credit Suisse, Du Jinsong, mengatakan, dengan tidak adanya tindakan baru, pengembang dan investor memiliki kepercayaan diri terhadap pasar. Fenomena aktual bisa diartikan, pemerintah lebih "jinak" dan memilih untuk berurusan dengan isu-isu yang lebih strategis sebelum semuanya jelas untuk memproduksi kebijakan perumahan secara menyeluruh.

Langkah pemerintah sebelumnya termasuk pembatasan jumlah rumah yang bisa dibeli warga dan peningkatan uang muka minimum untuk rumah kedua.

Namun begitu, beberapa analis percaya bahwa lonjakan harga rumah baru bisa memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

"Pemerintah pusat telah mengirimkan tim inspeksi untuk mengunjungi berbagai kota guna menjamin pelaksanaan program pembatasan pembelian rumah, dan beberapa bank memberlakukan suku bunga tinggi untuk KPR dengan menghilangkan diskon untuk pembeli rumah pertama," kata Asset Management CNC, Na Liu, seperti dikuti Financial Time.