Jakarta Bisa Menjadi "Smart City", Asalkan....

Menurut Jonathan Hursh, Direktur Eksekutif dan Pendiri INCLUDED, dalam artikelnya tentang "Smart Cities" di World Economic Forum, ketika migran pindah ke kota, mereka mencari kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka dan kesempatan untuk belajar dan bekerja.

Tapi apa yang mereka temukan seringkali jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ketika tiba di kota, mereka berada di tepi perbatasan peradaban. Hal ini dapat terjadi karena dua hambatan utama: informalitas dan instabilitas.

Informalitas menunjukkan mereka tidak diterima. Ini berarti mereka harus memiliki pekerjaan informal, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Sementara instabilitas mengatakan, keberuntungan mereka berada di kota akan menguap begitu saja. Tentu, hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk berinvestasi dan membangun.

Kedua hal tersebut dapat menjadi penyebab tumbuhnya permukiman-permukiman kumuh, masalah sosial dan ekonomi serta terganggunya masa depan. Jika tak segera diatasi, permukiman kumuh kaum migran ini dapat menjadi sumber kerusuhan dan kemiskinan kota. Dan mereka berisiko kehilangan haknya. Karena selama ini kelompok pinggiran masih dianggap sebagai warga negara kelas dua.

Untuk itulah diperlukan pengembangan konsep kota pintar (smart city). Menurut pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya, sebuah kota pintar haruslah dapat menjadi tempat untuk semua. Kota adalah sumber kehidupan di mana semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya.

"Namun, sebuah kota juga harus dapat mengatur warganya agar tercipta kehidupan yang nyaman, aman, ekonomis dan secara cerdas dapat menyelesaikan kendala-kendala perkotaan dengan efektif dan efisien. Untuk itulah gagasan kota cerdas atau kota pintar, lahir," ujar Marco kepada Kompas.com di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam konteks Jakarta, lanjut Marco, di mana Tata Ruang-nya sangat tidak adil, harus dimulai dengan aksi "memulihkan". Selama ini, Jakarta dibangun berbasis paradigma yang merusak dengan kapitalisme sebagai pengatur. Jadi, pemulihan ruang-ruang kota Jakarta ini harus segera dilakukan dengan konsep "lestari", bukan hanya "keberlanjutan" (sustainable).

Marco menyarankan, agar penyelenggara perkotaan harus mampu membongkar asumsi tentang pembangunan kota selama ini. Mereka adalah pelayan publik. Bangunlah Jakarta dengan sesuatu yang benar. Rancang dengan konsep yang mendekatkan diri dengan alam. Orientasi bangunan, jalan dan lay out kota harus disesuaikan dengan logika alam seperti arah angin, matahari dan lain-lain.

Namun, di atas semua itu, yang terpenting adalah semua warganya harus dapat mengakses dan menikmati fasilitas kota secara mudah dan murah. "Jika paradigmanya berubah, permukiman kumuh dan "warga negara kelas dua", tidak akan ada," imbuh Marco.