Susahnya Cari Kontrakan Murah di Arab Saudi!

RIYADH, KOMPAS.com - Berdasarkan data dari Pelayanan Komersial Korporasi Real Estat (CBRE), sebanyak 60 persen dari 20 juta penduduk Arab Saudi masih tinggal di rumah-rumah kontrakan atau apartemen sewaan. Menyewa rumah atau apartemen bukan perkara mudah bagi sebagian besar warga Saudi.

Saat ini, menurut perusahaan properti terbesar di dunia itu, harga sewa rumah kian hari kian mahal, terutama di kota-kota besar. Faisal Al-Dakheel (25), seorang warga Saudi yang baru saja menikah, mengeluhkan susahnya mencari kontrakan dengan harga terjangkau.

"Mustahil bagi saya memiliki sebuah rumah. Bagaimana kami bisa mendapatkan uang sebesar 4,1 juta riyal (sekitar Rp 10,6 miliar) untuk membeli sebuah rumah. Padahal, harga semahal itu untuk rumah di pinggiran kota," kata Al-Dakheel.

Akibatnya, lanjut Al-Dakheel, dia harus menyewa sebuah rumah yang harga juga tak bisa dikatakan murah. Dia harus mengeluarkan uang antara 60.000-80.000 riyal atau sekitar Rp 155-200 juta per tahun untuk sewa apartemen di pusat kota Riyadh, dekat tempat kerjanya.

"Tapi, harga itu masih terlalu mahal bagi saya sehingga saya harus menyewa rumah yang jauh dari tempat kerja seharga 26.000 riyal (Rp 67 juta) setahun," tambahnya. 

Saat ini ada sejumlah masalah dalam sektor perumahan di Arab Saudi. Masalah utamanya adalah minimnya jumlah rumah, kian meningkatnya harga sewa rumah, spekulasi harga tanah, dan proses panjang untuk mendapatkan izin membangun.

Seperti diberitakan Arab News, Sabtu (27/4/2013), Menteri Perumahan Arab Saudi mengatakan, tanah perkotaan yang tidak terpakai sebaiknya dialihfungsikan untuk membangun rumah, karena hal itu lebih dibutuhkan. Bahkan, pekan lalu, Raja Arab Saudi Abdullah memerintahkan Kementerian Pemerintahan Daerah dan Pedesaan untuk menyerahkan sejumlah lahan yang sudah siap untuk dibangun kepada Menteri Perumahan. Nantinya, lahan itu akan diberikan kepada rakyat ditambah uang pinjaman untuk membangun rumah.

Diperkirakan ada 4 juta meter persegi lahan kosong hanya di kota Riyadh. Seperlima dari tanah kosong itu dimiliki para pengusaha yang menunggu harga menjulang baru kemudian menjual tanah mereka.

Negara penghasil minyak dunia sekaligus kekuatan ekonomi terbesar di Arab tersebut berupaya membuat kebijakan perumahan dan tenaga kerja supaya memberi kemudahan bagi warga negara mereka untuk mendapatkan rumah tinggal dan pekerjaan di perusahaan swasta.

Permasalahan kekurangan lahan di kota-kota besar telah menghambat upaya pembangunan 500 ribu rumah tinggal. Sebuah proyek permintaan Raja Abdullah pada 2011, yang menurut sejumlah pengamat, sebagai salah satu langkah untuk menghindari penularan kerusuhan ala "Arab Spring".

Warga-warga kaya Saudi telah membeli lahan-lahan perumahan di seantero negeri sebagai investasi jangka panjang. Hal ini menyebabkan naiknya harga dan membuatnya terlampau mahal bagi pengembang rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Di bawah sistem lama, terdapat plot lain berupa pemberian hibah tanah kepada warga yang tidak mampu mengembangkannya. Sebuah dekrit kerajaan yang dikeluarkan awal bulan ini memerintahkan kepada sejumlah kementerian untuk menyerahkan tanah mereka untuk dikembangkan Kementerian Perumahan.

"Perampasan properti untuk kepentingan publik dilakukan di berbagai belahan dunia. Kami mungkin melakukannya secara terbatas," kata Menteri Perumahan Shuwaish al-Duwaihi dalam sebuah wawancara dengan televisi yang dilaporkan harian Arab News. Sejumlah tanah milik militer yang tidak digunakan juga akan digunakan untuk pembangunan rumah tinggal. Ia menambahkan.

"Kami berkoordinasi dengan sektor militer untuk mengambil alih tanah mereka yang tidak dibutuhkan lagi," ujarnya.