Dahlan Iskan Isyaratkan Pemanfaatan Lahan BUMN untuk Rusun

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Sejak 2010 lalu, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat mengadakan kerja sama pemanfaatan aset tanah milik BUMN. Kerja sama ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan yang berimbas pada pengurangan tingkat backlog (angka kekurangan rumah) di Indonesia.

Namun, sampai awal 2013, kerja sama tersebut seolah terlupakan lantaran belum terlihat koordinasi yang jelas antara kedua instansi terkait. Namun, saat ditemui di Serpong, Sabtu (2/3/2013), Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyampaikan sinyal-sinya positif mengenai penggunaan lahan BUMN untuk dijadikan rumah susun.

"Aset BUMN saya serahkan sepenuhnya pada masing-masing BUMN. Itu kan tanah mereka yang diduduki orang lain. Lebih baik produktif," ujarnya.

DahIan melanjutkan, bahwa tanah-tanah yang selama ini "menganggur", selain terancam diduduki orang, juga mengakibatkan adanya pengeluaran untuk bayar pajak, biaya menjaga aset, san sebagainya. Belum lagi, kata Dahlan, jika aset tanah itu benar-benar diduduki orang dan perlu dan biaya pengeluaran untuk ganti rugi.

Sebelumnya, urgensi untuk segera digunakannya lahan BUMN sudah "diteriakkan" berbagai pihak. Salah satunya datang dari Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz akan mendorong pemanfaatan tanah negara untuk membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu dari pemanfaatan tanah negara itu antara lain lahan milik Kementerian Perhubungan di daerah Manggarai, Jakarta Selatan.

"Ke depan, Kemenpera juga akan terus mendorong pemanfaatan tanah-tanah negara yang ada di ibukota dijadikan lokasi pembangunan rusunawa," kata Djan Faridz dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (25/2/2013).

Ucapan senada juga pernah dilontarkan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti dan Kawasan Industri, Trihatma K Haliman, dalam rapat Kadin tentang properti dan industri di Jakarta, Selasa (19/2/2013) lalu.

"Wakil Presiden pada periode lalu menyatakan agar tanah-tanah BUMN dapat dimanfaatkan oleh para pengembang," kata Trihatma.

Pada kesempatan tersebut Trihatma mengingatkan, bahwa permasalahan backlog di Tanah Air sudah berada pada kondisi mencemaskan. Jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 15 juta unit pada 2013 ini.

"Untuk mengatasi backlog dan kebutuhan baru akan rumah diperlukan dana jangka panjang yang sangat besar," ucapnya.