China Tahan Laju Kenaikan Harga Properti

BEIJING, KOMPAS.com - Pemerintah China mengambil langkah untuk mengekang kenaikan harga properti, di tengah kekhawatiran bahwa spekulasi dan pertumbuhan eksplosif pinjaman bank dapat menyebabkan gelembung harga aset.

Salah satu langkah terbaru, sejumlah bank besar memiliki aturan keras soal pinjaman bagi pengembang properti dan pengurangan kuota pinjaman tahun 2010.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), bank pemberi pinjaman terbesar, menyebutkan akan menghentikan memberi pinjaman kepada pengembang properti tanpa modal ataupun tanpa mengantungi izin, bahkan akan mengambil kembali uang pinjaman dari mereka yang menimbun tanah dan rumah.

China Construction Bank telah mengatur kuota pinjaman baru untuk tahun 2010 ini menjadi 750 miliar yuan (atau 109,8 miliar dollar AS), turun dari 950 miliar yuan yang diberikan tahun 2009.

Banyak bank lainnya juga memotong diskon hipotek, setelah People's Bank of China dan Komisi Regulator Perbankan China memerintahkan untuk tetap menjaga pertumbuhan pinjaman dari risiko kredit dan gelembung aset.

Hukuman
Komisi Perencanaan Kota Beijing hari Selasa mengatakan telah menolak rencana perubahan lahan di pusat kota, salah satu transaksi tanah termahal tahun lalu.

Fangxing Property, anak perusahaan negara Sinochem, memenangkan tawaran lahan seluas 155.900 meter persegi senilai 4,06 miliar yuan Juni 2009 lalu. Perusahaan properti yang dikenal denganm sebutan "raja tanah" itu akan membangun gedung-gedung lebih tinggi, dan mengubah peruntukan lokasi yang sebelumnya untuk taman. Namun rencana itu ditolak oleh komisi.

Selain itu, pemerintah lokal telah mencabut hak sejumlah pengembang real estate untuk membeli lahan perumahan, menyusul keterlambatan pembayaran dan penutupan transaksi.

Biro Sumber Daya Lahan Kota Beijing pada awal Februari lalu menyatakan telah mencabut hak Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co, untuk membeli lahan setelah perusahaan itu kehabisan waktu untuk menandatangani kesepakatan penyerahan lahan.

Badan itu juga memutuskan untuk menjaga deposit 200 juta yuan yang sudah dibayar Beijing Dalong. Perusahaan itu milik pemerintah kabupaten Shunyi di Beijing, yang mendapatkan tawaran untuk lahan perumahan di Shunyi senilai 5,05 miliar yuan, 20 November 2009 lalu.