DKI Kembali Tata Lima Stasiun Terintegrasi, Berikut Rinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melakukan penataan kawasan terintegrasi pada lima stasiun di Jakarta.

Sebelumnya, penataan stasiun terintegrasi tahap pertama telah dilakukan di empat stasiun yaitu Stasiun Tanah Abang, Stasiun Senen, Stasiun Juanda, dan Stasiun Sudirman.

"Selanjutnya untuk tahap kedua ada lima stasiun yang nantinya akan dilakukan penataan. Dan juga saat ini sedang dalam proses pelaksanaan," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lupito, dalam diskusi virtual, Rabu (24/03/2021).

Baca juga: Transit Oriented Development, Arah Kebijakan Pembangunan Jakarta

Adapun kelima stasiun tersebut yaitu Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, Stasiun Gondangdia, Stasiun Palmerah, dan Stasiun Jakarta Kota.

Tujuan dilakukannya penataan kawasan stasiun ini adalah untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan mempermudah mereka dalam mengakses berbagai macam moda transportasi di Jakarta.

"Penataan kawasan stasiun ini adalah bagaimana pergerakan warga dalam beraktivitas itu terjadi pergerakan menerus begitu terjadi perpindahan antar moda. Maka kita arahkan agar perpindahan moda tersebut tidak ada kendala dan bisa dilakukan," jelasnya.

Dalam melakukan penataan kawasan stasiun ini, Pemrov DKI Jakarta berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Termasuk perusahaan BUMN seperti PT KAI (Persero) dan BUMD yakni PT MRT Jakarta.

Baca juga: Jadi Peluang Investasi, Bagaimana Target Transportasi Jakarta Tahun 2030?

Keempat stasiun yang telah dilakukan penataan dinilai memberikan dampak positif dan  manfaat besar bagi masyarakat Jakarta.

Kata Syafrin, mobilitas masyarakat dalam melakukan perpindahan antar-moda transportasi semakin mudah dan lancar.

"Perpindahan antar moda pada stasiun yang telah dilakukan penataan ini terbukti berjalan secara smooth dan lancar tanpa kendala," ujar dia.

Ke depan, transportasi umum di ibu kota harus dapat memberikan kepuasan dan menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang.

Hal itu bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaran pribadi.

Oleh karena itu, transportasi publik dijadikan prioritas utama ketiga setelah pejalan kaki dan kendaraan ramah lingkungan sebagai arah penanganan transportasi di Ibu Kota.