Jumlah SDM Konstruksi Terampil di Indonesia Rendah, Hanya 4.000 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sumber daya manusia (SDM) terampil pada bidang Jasa Konstruksi di Indonesia terbilang cukup rendah.

Menurut data yang dikumpulkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), SDM terampil pada bidang jasa konstruksi hanya berkisar 4.000 orang.

Dosen UPI Agus Solehudin merinci, tenaga terampil tersebut terdiri dari 51 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS), 37 persen Arsitek, dan 2 persen berasal dari bidang lainnya.

“Nah dari itulah saya coba memfokuskan kompetensi yang berhubungan dengan penyokong jasa konstruksi,” ucap Agus dalam proses seleksi uji wawancara tersebut di Jakarta, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Tiga Hari, Kementerian PUPR Gelar Wawancara Peserta LPJK 2021-2024

Oleh karena itu, kata Agus, perlu sinergi antar-pengurus dan mendapat dukungan dari masyarakat untuk membuat Lembaga Pengembangan Jada Konstruksi (LPJK) berhasil menjalankan mandatnya.

Dia mencontohkan, LPJK bisa memberikan pelatihan kepada para pekerja jasa konstruksi di daerah tanpa dipungut biaya alias gratis.

Selain itu, para pekerja tersebut juga diberikan uang saku maupun sertifikat untuk memberikan semangat dalam mengikuti pelatihan jasa konstruksi yang diselenggatakan oleh LPJK.

Dengan demikian, hal tersebut dapat menambah serapan jumlah tenaga kerja terampil di bidang jasa konstruksi.

“Perlu sinergi antara pusat dan daerah untuk mengatasi itu. Nah itu salah satu contohnya,” ucap Agus.

Baca juga: Ini Beda Pengurus LPJK Sekarang dan Dulu

Untuk diketahui, Kementerian Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan uji wawancara calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024.

Proses seleksi uji wawancara tersebut dilakukan selama tiga hari yakni, Senin (2/11/2020) hingga Rabu (4/11/2020).

Peserta akan diwawancarai oleh Kelompok Kerja Penilai Pengurus yang dibentuk melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 489/KTPS/M/2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

Melalui proses tersebut, Kelompok Kerja Penilai Pengurus dapat menggali potensi peserta lebih dalam dan mendapatkan 14 peserta yang selanjutnya akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).