Tepat HUT Kemerdekaan RI, Belanja Infrastruktur Tembus Rp 36,47 Triliun

JAKARTA, KOMPAs.com - Hingga Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 2020, penyerapan keuangan belanja infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 36,47 triliun atau 44 persen dari total pagu Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 83,97 triliun.

Sedangkan khusus untuk program Padat karya Tunai atau PKT (cash for work) rutin Kementerian PUPR telah telah disalurkan sebesar Rp 6,84 triliun atau sebesar 60,14 persen.

Sebagaimana diketahui, Kementerian PUPR telah merealokasi dan refocussing kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Dari besaran awal DIPA Rp 120,2 triliun, mengalami realokasi hingga menjadi sekitar Rp 83,97 triliun. Sebesar Rp 11,52 triliun di antaranya diperuntukkan bagi PKT.

Baca juga: RAPBN 2021, Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar Rp 149,8 Triliun

Selain mengalokasikan anggaran program PKT rutin tahun 2020 sebesar Rp 11,5 triliun dengan target penerima manfaat 614.480 orang, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur.

Dari semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola PKT dengan alokasi anggaran Rp 654 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.000 orang.

Memasuki Kuartal III-2020, belanja infrastruktur Kementerian PUPR akan terus digenjot dan dipercepat.

Hal ini terutama yang berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran, dan mempertahankan daya beli masyarakat lewat PKT.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, percepatan belanja infrastruktur ini bertujuan membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sehaligus menjaga pertumbuhan ekonomi.

"Pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memberikan kontribusi pada pemulihan kondisi ekonomi," kata Basuki, dalam keterangan tertulis, Senin (17/8/2020).

Basuki menambahkan, pada TA 2020, APBN merupakan instrumen yang kini sangat diharapkan menjadi pengungkit pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi Pandemi Covid-19.

Untuk itu sebagai Kementerian yang bertugas membelanjakan uang negara, Kementerian PUPR harus bisa berkontribusi dalam PEN dengan mempercepat realisasi fisik dan keuangan.