Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Seabad ITB dan Tantangan Urbanisasi Indonesia

Kompas.com, 3 Juli 2020, 17:23 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PENDIDIKAN tinggi dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia tak lepas dari privilige kaum elit yang berkesempatan mengaplikasikan pengetahuannya untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan diri.

Dikotomi menara gading dan dunia luarnya bersifat abadi, sehingga pilar pengabdian masyarakat dalam misi universitas selalu ada, dan menjadi pecut untuk senantiasa kontekstual, empatik, dan relevan.

Berdiri pada 3 Juli 100 tahun silam, ketika itu penduduk kita mendekati 60 juta jiwa (sensus pertama 1930), Institut Teknologi Bandung (ITB) dikenal sebagai Technische Hoogeschool te Bandoeng.

Ini merupakan sekolah tinggi serta perguruan tinggi teknik pertama di Hindia Belanda. Jejak langkah ITB menghasilkan orang sukses, seratus tahun kemudian adalah saat yang tepat untuk kontemplasi kehadirannya di tengah masyarakat, kini Indonesia.

Dalam dua puluh lima tahun lagi, Indonesia akan menapak 100 tahun sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh.

Bersamaan dengan itu urbanisasi menjadi menu utama, ketika seluruh dunia menjadi masyarakat perkotaan, dan tak kurang dari 70 persen warga Indonesia akan tinggal dan hidup dalam tatanan urban.

Hari ini penduduk kita sudah 265 juta jiwa, maka tidaklah berlebihan bila kita menaruh harapan besar pada pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITB untuk berkiprah nyata.

Agar negara terhindar dari bencana akibat brutalitas penjarahan manusia atas sumber daya, maupun alam yang cenderung mengamuk karena ketidakseimbangan yang melawan kodrat.

Dikenal awal sebagai stedebouwkunde atau ilmu kekotaprajaan, jurusan PWK ITB berdiri September 1959 dengan nama Tata Pembangunan Daerah dan Kota (TPDK).

Selanjutanya berkembang menjadi Teknik Planologi dan sekarang PWK. Jurusan ini adalah program studi (prodi) PWK pertama di Indonesia, yang kemudian berkembang hingga 40-an prodi dari Aceh ke Papua.

Podi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan serta sikap dalam tiga hal, yaitu pola pikir dan wawasan rasional yang komprehensif kemampuan berpikir strategis dan analitis untuk mendapatkan alternatif terbaik, dan kemampuan merumuskan alternatif pemecahan persoalan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan moral, serta disepakati oleh banyak pihak.

Konteks dan pertanggungjawaban moral menjadi sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat.

Semakin terjalnya jurang kaya dan miskin, cepatnya perkembangan teknologi, rakus nya pertumbuhan sektor ekonomi terhadap lahan, dan marahnya reaksi alam, membuat para perencana harus menjawab berbagai pertanyaan penting.

Dengan pertambahan 200 juta dalam kurun 100 tahun terakhir, apakah lingkungan hunian kita memiliki ketahanan menghadapi risiko ke depan, dan bagaimana dengan dukungan infrastruktur yang ada, cukupkah? Apakah pendekatan sustainability akan menghasilkan situasi yang berbeda?

Mungkin saatnya kini untuk kita melihat tentang kota dan pedesaan Indonesia mendatang.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau