"Smart City", dan Gagasan Besar Ibu Kota Negara

PADA kesempatan acara pengumuman kompetisi desain ibu kota negara (IKN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Senin (23/12/2019), kita dapat melihat rangkuman ide dan buah kolaborasi para ahli dalam hitungan bulanan.

Hasilnya adalah tarikan garis gagasan-gagasan "apabila IKN di lokasi ideal". Sebuah langkah awal terobosan yang perlu diapresiasi.

Ada benang merah yang kemudian menyeruak dari semua ide yang masuk. Yaitu kecergasan atau smartness dari IKN akan menjadi penentu bagaimana kota baru andalan negeri zamrud khatulistiwa ini dapat menjadi solusi bagi kehidupan warga yang lebih layak.

Di sela-sela kopi hitam kami sambil diskusi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meyakinkan saya bahwa smart city adalah langkah Indonesia ke depan.

Dan kecergasan ini harus dicapai dalam skala warga kota yang semakin efisien kehidupannya, bukan hanya dilihat dari keberadaan aplikasi kantor dinas di pemerintah kota.

Pertanyaannya, aspek terpenting apakah yang harus diperhatikan pemerintah, agar smart city handal dan dapat terlaksana?

Memang istilah smart city telanjur terbentuk sebagai fenomena hubungan vendor IT dan pemerintah kota, yang lebih mewarnai diskursus di kalangan awam. Selama ini kota-kota kita terhipnotis oleh penjaja solusi baik software maupun hardware.

Namun, itu hanyalah satu aspek paling sederhana. Ada dua hal penting lain yang menjadi building blocks smart city, yaitu citizen empowerment dan business case.

Citizen empowerment berkaitan dengan kehandalan sistem pelayanan kota dan tata kelola (governance) yang secara positif dapat dirasakan masyarakat dan menghasilkan kegiatan masyarakat yang semakin efisien berbasis ubiquotus.

Sahabat saya ahli smart city, Dr Ridwan Sutriadi, Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung (ITB) mengamini hal ini.

Menuritnya smart city tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kota secara teknis. Akan tetapi, di dalamnya harus ada nilai-nilai kemanusiaan dan budaya.

Dengan demikian kota tersebut akan memiliki karakter yang membedakannya dengan kota-kota yang lain.

Hal ketiga yang terpenting adalah kelayakan smart city dilihat dari aspek pembiayaan dan manfaat.

Nah, aspek ini sebenarnya adalah penentu apakah solusi smart city untuk IKN secara keseluruhan masuk akal, layak atau sekadar cita-cita tak berdasar.

Bagi teknokrat, pemerintah maupun investor, isu pembiayaan dalam bentuk kelayakan business case rencana kota baru ini justru menjadi salah satu topik paling penting.