Atasi Kuota FLPP Menipis, Pemerintah Siapkan Tambahan APBN-P 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengembang mengeluhkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kian menipis. Bahkan, kuota yang sebelumnya direalokasikan ke Bank BTN sebanyak 5.000 unit, disebut akan habis akhir bulan ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengaku, juga telah mendengar kabar soal dihentikannya kegiatan operasi pengembang FLPP di sejumlah wilayah Jawa Barat dalam beberapa bulan terakhir akibat kuota yang kian menipis.

Padahal, hunian FLPP merupakan salah satu fasilitas kemudahan atau subsidi yang diberikan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Makanya saya lapor Bu Menkeu. Kalau 2020 akan ditambah, tapi saya bilang 2019 kita butuh," kata kata Basuki menjawab Kompas.com di Kompleks Parlemen, Rabu (28/8/2019).

Ia menyatakan, tidak bisa berbuat banyak lantaran wewenang alokasi anggaran sepenuhnya berada di tangan Menkeu.

"Uangnya ada di Menkeu, bukan di PU. Kita hanya butuh berapa, kita minta," ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut, pemerintah tengah berupaya untuk mengajukan revisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 ke Parlemen agar anggaran FLPP dapat ditambah. Soal besar kecilnya anggaran tambahan, Basuki masih menutup rapat informasinya.

"Untuk nambahin tahun ini kan harus ada legal basisnya dengan APBN-P. Beliau (Menkeu) sedang memikirkan adanya APBN-P," tandasnya.