Dukung Visi Jokowi, Basuki Siap Bangun Jaringan Infrastruktur SDA

JAKARTA, KOMPAS.com - Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu isu penting dalam menjaga ketahanan sumber daya air nasional.

Untuk itu, pemerintah terus mengembangkan infrastruktur perairan. Selain untuk memasok kebutuhan air baku, infrastruktur perairan juga dimanfaatkan sebagai sumber pengairan irigasi persawahan.

Saat ini, jumlah penduduk Indonesia mencapai 267 juta jiwa, dimana 55 persen di antaranya atau sekitar 147 juta jiwa merupakan kaum urban yang tinggal di wilayah perkotaan. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1,1 persen per tahun.

"Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 295 juta jiwa pada 2030. Besarnya jumlah penduduk berjalan seiring dengan peningkatan kebutuhan akan air, lahan dan energi, yang memberikan dampak serius jika ketersediaan sumber daya tersebut tidak dikelola dengan baik," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2019).

Dalam pidato Visi Indonesia yang disampaikan presiden terpilih, Joko Widodo, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya terutama guna menunjang konektivitas infrastruktur besar ke sejumlah kawasan strategis.

Baca juga: RUU SDA Segera Disahkan

Basuki menyatakan, pembangunan 65 bendungan akan didukung oleh jaringan konektivitas untuk menyalurkan air tersebut ke area pesawahan dan pemukiman masyarakat.

"Ini agar produktivitas tanaman pangan tetap stabil. Bendungan juga dimanfaatkan untuk penyediaan air baku dalam mendorong percepatan pemenuhan 100 persen akses air bersih melalui pembangunan 10 juta sambungan rumah di tahun-tahun mendatang," jelas Basuki.

Basuki menuturkan, bendungan yang telah dibangun pemerintah tak hanya akan berfungsi sebagai penyimpan cadangan pasokan air, tetapi juga menjadi infrastruktur ketahanan bencana yang ditimbulkan oleh air seperti banjir dan kekeringan hidrologis yang berdampak pada kawasan pemukiman dan pertanian.

Berdasarkan data World Risk Level, Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko tinggi akan bencana banjir sebesar 43,8 persen dari total kejadian bencana alam.

Pada tahun ini bencana kekeringan menimpa kawasan perkotaan di 8 provinsi di Indonesia diantaranya Banten, Jawa Timur, NTB, dan NTT dengan jumlah penduduk terdampak 2 juta jiwa.

Sedangkan kekeringan kawasan pertanian terjadi di 12 provinsi diantaranya Lampung, Jawa Tengah, Bali, dan Maluku dengan luas area irigasi terdampak sebesar 707.000 hektar.

Basuki menyampaikan penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan dua langkah mitigasi dan antisipasi, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Jangka pendek dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air eksisting seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat.

Sementara antisipasi dan mitigasi jangka panjang pengelolaan wilayah sungai dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir serta kampanye masyarakat water resources management.

"One river, one management harus lebih dimantapkan dengan koordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan melalui upaya-upaya terpadu dan konsisten," ucap Basuki.

Untuk diketahui, saat ini Indonesia memiliki 231 bendungan besar yang mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11 persen dari total 7 juta hektar lahan irigasi yang ada.

Pemerintah sendiri berencana membangun 15 bendungan baru pada medio 2021-2023 guna menambah kapasitas kemampuan ketahanan air nasional.