Jokowi-Ma'ruf Harus Cegah Infrastruktur Perkotaan Jadi Ajang Spekulasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan infrastruktur perkotaan menjadi salah satu misi yang ingin diwujudkan pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Wakil Sekjen DPP Real Estate Indonesia Bambang Ekajaya mengatakan, pengembangan infrastruktur perkotaan harus dilakukan secara matang.

Terlebih, bila pasangan nomor urut 01 ini punya rencana pengembangan infrastruktur yang terkoneksi dengan area pemukiman warga, sarana transportasi massal dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

Baca juga: Fokus Infrastruktur dan Permukiman, Jokowi-Maruf Siapkan 7 Langkah

"Dampaknya, area yang akan dikembangkan tidak menjadi ajang para spekulan dan mafia tanah bermain," kata Bambang kepada Kompas.com, Senin (15/10/2018).

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, menurut dia, bila terpilih perlu bekerja sama dengan asosiasi pengembang guna merumuskan kebijakan serta menentukan arah pengembangan kawasan yang tepat.

Pasalnya, hal ini akan memiliki korelasi yang cukup kompleks. Tak hanya soal pengembangan infrastruktur, tetapi juga zonasi peruntukkan lahan.

Di samping itu juga terkait pembangunan fasilitas publik yang tentunya membutuhkan anggaran tidak sedikit.

Baca juga: Prabowo-Sandi Tak Bisa Bebani Swasta Bangun Rumah Rakyat

"Agar (ke depan) rumah rakyat itu tertata dengan baik dan tidak membebani sistem perkotaan. Dan benar-benar diberikan ke rakyat yang tepat, benar-benar membutuhkan," tutup Bambang.