3 Hal Harus Diperhitungkan Pemerintah Sebelum Memindahkan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Kota pintar atau smart city menjadi isu besar dalam perkembangan sejumlah kota di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang digadang-gadang menjadi ibu kota baru Indonesia, menggantikan Jakarta.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebelum menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota, yaitu infrastruktur, budaya, dan teknologi.

Sejak awal rencana ini mencuat, pemerintah sebenarnya telah memberikan sinyal tentang tujuan pembangunan infrastruktur yaitu pemerataan.

Karena itu mahfum dipahami Palangkaraya menjadi salah satu kandidat calon ibu kota baru.

Baca juga: Antisipasi Penyimpangan, Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Matang

Yayat mengatakan, dengan perubahan status Palangkaraya sebagai ibu kota negara, tentu akan mengubah gaya hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Pasalnya, dipastikan akan terjadi migrasi besar-besaran ke wilayah tersebut.

"Bukan apa-apa, kalau ibu kota pindah, kan orang-orang Jakarta pindah. Gaya hidup orang Jakarta kan beda," kata Yayat dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Dengan dukungan infrastruktur, ia menambahkan, perkembangan teknologi akan mendorong perubahan kultur masyarakat.

Sebagai contoh, pembangunan jalan selain meningkatkan konektivitas juga mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru. Misalnya, industri rumahan atau kantor virtual.

DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Seminar nasional bertajuk Optimalisasi Keruangan Palangkaraya, Palangkaraya Kota Harati, Menyambut Wacana Pemindahan Ibu Kota di Hotel Pullman Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Keberadaan mereka juga turut mendorong roda perekonomian karena menghubungkan antara produsen dengan konsumen melalui jasa distribusi.

Adapun sistem daring pada jasa distribusi yang dikembangkan adalah bagian dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri.

"Itu merupakan suatu perubahan yang menuntut efisiensi," kata dia.

Persoalannya, untuk menyiapkan Palangkaraya sebagai ibu kota baru tentunya membutuhkan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur di dalamnya.

Baca juga: Ibu Kota Pindah ke Palangkaraya, Butuh Keikhlasan Orang Jawa

Lalu, apa yang harus dilakukan pemerintah?

Yayat mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan branding yang kuat terhadap Palangkaraya. Misalnya, pemerintah mengambil alih sebuah perhelatan berskala internasional untuk diselenggarakan di sana.

Momentum Asian Games 2018 kemarin sudah menjadi bukti bahwa kegiatan internasional mampu mendorong percepatan proyek infrastruktur di Jakarta dan Palembang.

Langkah serupa bisa ditiru Palangkaraya dengan membuat branding yang dapat diterima oleh masyarakat dan calon investor.

Baca juga: Meski Luas Palangkaraya 4 Kali Jakarta, Anggaran Hanya Secuil

"Ketika tuan rumah event besar, orang tahu oh inilah calon ibu kota kita. Ketika jadi tuan rumah bantuan banyak datang. Tapi kalau tidak menjual dengan event besar, itu susah," tutup Yayat.