Rabu, Kementerian PUPR dan ATR Bahas Lahan Tol Kunciran-Serpong

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak hanya infrastruktur di perbatasan dan area terluar, perkembangan pembangunan Jalan Tol JORR II juga mendapat perhatian penuh pemerintah.

Pada Jumat (14/9/2018), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan peninjauan proyek konstruksi Tol JORR II Kunciran-Serpong Paket II Parigi-Serpong.

Salah satu kendala yang menengemuka dalam tinjauan tersebut adalah pembebasan lahan.

"Pembangunan jalan tol, terutama di tol dalam kota, salah satu kendalanya mengenai tanah. Kalau masalah tanah bisa selesai, dapat dipastikan waktu penyelesaian konstruksinya," kata Basuki.

Baca juga: Rampungkan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara, Butuh Rp 1,1 Triliun

Masalah pembebasan lahan ini muncul antara lain karena kepemilikan yang berbeda-beda. Ada lahan milik institusi pemerintah atau swasta, ada pula milik perorangan.

Basuki mendorong semua pihak yang terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah pembebasan lahan sehingga konstruksinya bisa dikerjakan dan selesai sesuai target.

Basuki pun sudah menghubungi lembaga pemerintah terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk membahasnya hingga tuntas.

"Saya sudah telepon orang di Kementerian ATR agar tidak hanya tanah milik TNI, tapi untuk semua tanah di Tol JORR ini akan dirapatkan nanti hari Rabu (19/9/2018)," ujarnya.

Diharapkan pembahasan itu bisa rampung pada September ini, yang dilanjutkan dengan pembayaran pada Oktober mendatang.

Jika tahap-tahap itu sudah dilakukan, Basuki optimistis, ruas tol tersebut bisa selesai sesuai target pada April 2019.

Ruas Tol Kunciran-Serpong terbentang sepanjang 11,2 kilometer, yang terdiri dari dua paket.
Paket I Kunciran-Parigi sepanjang 6,78 kilometer dan Paket II Parigi-Serpong sepanjang 4,42 kilometer.