Pasca-evaluasi, Pemerintah Berharap Kecelakaan Kerja Tak Terjadi Lagi

Kompas.com - 02/03/2018, 10:00 WIB

Dani Prabowo,

Hilda B Alexander

Tim Redaksi

Dani Prabowo

Penulis

Hilda B Alexander

Editor

Lihat Foto

Puslabfor mulai cari bukti insiden melorotnya cor-coran di Tol Becakayu, Rabu (21/2/2018)(Stanly Ravel)

Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-Probolinggo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Keselamatan Konstruksi (K2) bekerja cepat dalam mengevaluasi proyek infrastruktur yang didesain dengan konstruksi layang atau elevated.

Dari 40 proyek yang dievaluasi, 38 di antaranya sudah dinyatakan lolos dan dapat dilanjutkan kembali. Termasuk proyek yang sempat mengalami kasus kecelakaan konstruksi pada saat pengerjaannya.

Baca juga : Pemerintah Restui Kelanjutan Pembangunan 38 Infrastruktur Layang

Ketua Komite K2 Syarif Burhanuddin pun berharap tidak ada lagi kasus kecelakaan konstruksi di kemudian hari. Ia pun enggan berandai-andai bila nantinya kembali terjadi kasus kecelakaan konstruksi pasca evaluasi dilakukan.

"Jangan berdoa seperti itu (ada kecelakaan lagi). Kamu Tuhan bukan? Bukan kan. Ya kami harus yakin," kata Syarif di Jakarta, Kamis (1/3/2018).

KOMPAS.com/Moh.Anas Tim Lafor Mabes Polri Cabang Surabaya melakukan penyelidikan sekaligus investigasi ambruknya grider flayover tol Pasuruan-Probolinggo

Ia menegaskan, aspek keselamatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan di dalam setiap pekerjaan konstruksi. Untuk itu Syarif menekankan, agar para kontraktor mematuhi setiap prosedur operasional standar ketika terjun ke lapangan.

Baca juga : Demi Raup Proyek Besar, Dirut Waskita Akui K3 Terabaikan

"(Ibarat) kamu naik mobil, pasti aka selamat. Kalau ada kecelakaan, bukan kami yang minta. Jadi jangan berpikir yang negatif. Kami berupaya agar tidak ada lagi, dengan melaksanakan tadi metodologi, standar prosedur, itu saja," tutur Syarif.

Syarif pun mendukung langkah Kementerian BUMN yang berencana merombak struktur BUMN karya untuk menambah direktorat baru yang khusus memastikan persoalan keamanan.

Menurut dia, faktor keamanan tak cukup hanya sebatas implementasi di lapangan, tetapi juga perlu didukung dari sisi kelembagaan.

"Sehingga itu perlu juga dibuat organisasi itu di BUMN. Dan bukan hanya BUMN, semua pelaksana diminta untuk memperkuat aspek K3," pungkas Syarif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.