Basuki akan Bersikap Keras Jika Pegawai Kementerian PUPR Berpolitik

SEMARANG, KOMPAS.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mengultimatum para pegawai di lingkungan Kementerian PUPR untuk tidak ikut berpolitik praktis menjelang tahun politik 2018 dan 2019.

Basuki berjanji akan menindak tegas jika ada pegawainya ketahuan bermain politik.

“Pesan saya. Jangan berpolitik. Nyoblos harus, tapi tidak perlu membentuk dukungan. Jangan ada kegiatan politik. Saya akan keras soal itu,” kata Basuki, saat memberi pengarahan kepada ribuan pejabat Kementerian PUPR di aula eks gedung LPPU Undip di Semarang, Senin (12/2/2018).

Peringatan serupa diserukan Basuki kepada para Pokja, Satker dan PPK agar tidak menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan politik salah satu calon.

Dia juga meminta pegawai Kementerian PUPR tetap fokus bekerja sesuai aturan dan menghindari gangguan yang ada.

“Pokja, Satker, PPK hindari penyimpangan. Jangan menggunakan program sebagai pemilu, jangan lakukan itu,” pintanya.

Selain pesan politik, Basuki berharap pegawainya tetap kompak dan bekerja keras menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan. Dalam melaksanakan tugas, diutamakan menjaga keselamatan kerja dan kualitas pekerjaan.

“Tidak ada kontrak baru tahun jamak, kecuali bendungan dan irigasi air untuk mendukung asli bendungan,” tambah Basuki.

Selain itu, pada 2019 mendatang, para pegawainya diharuskan menyiapkan program padat karya sampai desa-desa. Setidaknya program padat karya dianggarkan 15 persen dari pagu Kementerian PUPR.

“Saya minta manfaatkan hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang),” cetus Basuki.

Program padat karya, kata dia, tidak lagi merujuk pada teori, melainkan sudah fokus pada implementasi program. Padat karya ditujukan untuk modal pemerataan pembangunan.