Banyak Proyek Infrastruktur, Basuki Mengaku Tak Kewalahan

 JAKARTA, KOMPAS.com- Pembangunan infrastruktur masih menjadi program andalan yang selalu ditonjolkan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Tak ayal bila pembangunan infrastruktur dalam beberapa waktu terakhir cukup masif, mulai dari proyek jalan dan jembatan, tol, mass rapid transit (MRT) hingga light rail transit (LRT).

Namun, di tengah maraknya proyek infrastruktur yang dikerjakan, justru kasus kecelakaan kerja turut meningkat.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana pembangunan menampik mereka kewalahan dengan target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan Presiden Jokowi.

"Enggak kewalahan proyek," jawab Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menanggapi pertanyaan Kompas.com di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (5/2/2018).

Dari catatan Kompas.com, dalam enam bulan terakhir terjadi 12 kasus kecelakaan kerja. Selain kasus kegagalan konstruksi proyek pembangunan fasilitas perkeretaapian jalur Manggarai-Jatinegara double-double track (DDT) di Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/1/2018) pagi, ada dua kasus lain yang terjadi dalam sebulan terakhir.

Keduanya yaitu jatuhnya enam girder pada konstruksi Simpang Susun Antasari Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) terguling, Selasa (2/1/2018) dan tergulingnya girder pada proyek LRT di Utan Kayu, Jakarta Timur ambruk pada Senin (22/1/2018) dini hari.

Bila ditelisik dari rentang waktu, mayoritas kasus kecelakaan kerja terjadi pada saat hari libur atau pada dini hari. Basuki pun kembali mengingatkan pentingnya pekerja konstruksi untuk mematuhi prosedur operasional standar (SOP).

"(Tadi di TV ada) wawancara ahli SOP, dan disiplin untuk melaksanakan SOP. Itu bagus," kata Basuki.

Anggota Subkomite Jalan dan Jembatan pada Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) Kementerian PUPR, Iwan Zarkasi mengatakan, dalam setiap pekerjaan konstruksi, selalu dibuat skenario untuk setiap kegiatan.

Tak hanya itu, pelatihan pun diberikan kepada setiap pekerja kontraktor sebelum terjun ke lapangan. Hal ini untuk memastikan agar prosedur operasional standar (SOP) dapat dijalankann.

"Kita lakukan semuanya. (Tapi) kuantitas pekerjaan sangat banyak, (sehingga) harus kita latih banyak. Efeknya ini enggak seminggu-dua minggu tapi long term," kata Iwan.

Jangan hanya kejar target

Sementara itu, anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengingatkan kontraktor untuk selalu membuat perencanaan matang sebelum memulai pekerjaan. Seperti diketahui, proyek DDT digarap konsorsium yang dipimpin PT Hutama Karya (Persero).

"Padahal Hutama Karya adalah BUMN profesional. Semestinya kalau memang dalam keadaan hujan dan diperkirakan licin, yang menyebabkan crane roboh akibat licin atau menahan beban yang terlalu berat, Hutama Karya harus memperhitungkan cepat," kata Nizar dalam keterangan tertulis.

Nizar juga mengingatkan kontraktor lain agar tak hanya mengejar target waktu penyelesaian proyek. Menurut dia, yang paling penting adalah memastikan faktor keselamatan kerja dan peralatan yang digunakan layak.