Atasi Banjir, Normalisasi Sungai Ciliwung Tidak Cukup Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Normalisasi Sungai Ciliwung, selama ini menjadi andalan Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Namun, normalisasi Sungai Ciliwung tak bisa hanya dilakukan satu kali.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Bernardus Djonoputro mengatakan, seperti sungai lainnya, Sungai Ciliwung merupakan sungai yang 'hidup'. Dalam arti, selalu terjadi perubahan terhadap kondisi sungai seiring pertumbuhan jumlah penduduk.

"Tidak akan pernah cukup. Apa yang sudah dilakukan sekarang, harus terus dilakukan," kata Bernardus kepada Kompas.com, Selasa (6/2/2018).

Proyek normalisasi pertama kali dilakukan pada 2013, setelah setahun sebelumnya banjir besar melanda wilayah Jakarta.

Gubernur DKI saat itu, Joko Widodo, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam merancang normalisasi Sungai Ciliwung.

Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat dan lahan yang semakin sempit, tak pelak daerah bantaran sungai sering dimanfaatkan sebagai lokasi tempat tinggal.

Hal itu justru mempercepat proses sedimentasi sungai yang berdampak sungai menjadi dangkal.

Untuk itu, Bernardus mengatakan, perlu ada kerja sama maksimal antara Pemprov DKI dengan warganya, agar normalisasi berjalan maksimal.

"Normalisasi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga oleh warga. Dia harus jadi budaya supaya sungainya normal. Jangan tinggal di pinggir sungai atau menjadikan badan sungai sebagai tempat tinggal," kata dia.

Untuk diketahui, hujan lebat mengguyur wilayah Bogor dan Jakarta, Senin (5/2/2018) kemarin. Akibatnya, Sungai Ciliwung pun meluap, sehingga membuat sejumlah warga mengungsi.

Hingga siang ini, BPBD DKI Jakarta melaporkan banjir menyebabkan 7.228 KK atau 11.450 jiwa terkena dampaknya.

Banjir meliputi 141 RT dan 49 RW di 20 kelurahan pada 12 kecamatan di Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.

Sebanyak 6.532 jiwa mengungsi yang tersebar di 31 titik pengungsian di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.