Tahun Politik, Bisnis Properti Diyakini Tetap Tumbuh

JAKARTA, Kompas.com - Dinamika politik dalam negeri diyakini akan memberikan dampak terhadap sektor properti. Terlebih pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah serentak kembali digelar di 171 wilayah.

Meski demikian, Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Puji Agus Kurniawan memperkirakan, masih ada sejumlah faktor yang membuat sektor properti punya harapan untuk tumbuh pada tahun ini.

"Kalau kita lihat secara keseluruhan indikator yang ada masih bisa menunjukkan perbaikan," kata Puji saat diskusi Property Outlook 2018 di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Faktor itu seperti kebijakan pemerintah yang masih pro terhadap sektor infrastruktur. Termasuk sektor perumahan melalui Program Nasional Satu Juta Rumah.

"Kita bisa lihat, kebijakan pemerintah menjadikan pembangunan perumahan sebagai kebijakan prioritas. Dilihat dari pagu perumahan pun juga cukup besar," tambah Puji.

Faktor lainnya yakni tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang masih berada di kisaran 4,25 persen.

Dengan acuan suku bunga yang relatif rendah, diharapkan kemampuan daya beli masyarakat dalam membeli rumah akan semakin meningkat.

Di samping itu, laju pertumbuhan inflasi pada tahun 2017, menurut Puji, juga relatif terjaga. Bahkan, bila dibandingka tahun 2015 justru terjadi penurunan.

"Jika dilihat trennya menurun. Tetapi untuk komoditas secara umum, itu terjadi inflasi pada November 2017," tutur dia.

Faktor lain yang tak kalah penting yakni bonus demografi. Pada tahun ini, jumlah penduduk Indonesia sudah lebih dari 260 juta.

Dari jumlah tersebut 15,86 persen di antaranya merupakan penduduk dengan rentang usia 25-34 tahun.

"Jadi cukup besar. Kalau kita gabungkan dengan usia 20-39 tahun, kenapa saya men-split (memisahkan) ini, karena saya menduga di usia ini minat memiliki rumah cukup tinggi," pungkas Puji.