Jelang Pemilu, Bisnis Properti Diprediksi Tetap Jalan

JAKARTA, KompasProperti - Menjelang tahun politik 2018 dan 2019, pemerintah akan memiliki preferensi terhadap langkah-langkah yang lebih populis untuk masyarakat bawah.

Preferensi ini meliputi anggaran kesejahteraan sosial, tarif listrik, subsidi energi untuk meningkatkan popularitas dan kemampuan dibandingkan kebijakan di sektor properti.

"Kami yakin pemilihan yang akan datang seharusnya tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kepercayaan pembeli," ujar Senior Associate Director Colliers Internasional Ferry Salanto saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Tren ini, kata Ferry, terlihat jelas ketika petahana berkompetisi pemilihan, seperti yang akan terjadi pada 2019.

Selama tahun kampanye 2008 untuk menghadapi pemilihan tahun 2009 dengan calon petahana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak bullish. Di tengah GFC (Global Financial Crisis), IHSG pun turun sebesar 23 persen.

Sementara pada 2013, meski ada harapan pasar yang kuat untuk terpilih baru Presiden Joko Widodo, IHSG hanya mengalami kenaikan moderat, sebesar 6,7 persen.

"Pemilihan pada 2019 akan memiliki calon petahana, jadi kami berharap dinamika ini mungkin lebih mirip dengan tahun 2009, dibandingkan dengan 2014," sebut Ferry.

Meski demikian, yang bertentangan dengan kondisi 2009, kondisi ekonomi saat ini jauh lebih baik. Kondisi ini meliputi dari segi fiskal dan ekonomi makro serta lingkungan ekonomi global.

Kondisi pasar properti

Secara keseluruhan, lanjut Ferry, aktivitas penjualan apartemen di Jakarta belum terlihat. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan yang hanya kurang dari 1 persen dari kuartal sebelumnya, menjadi 85,9 persen.

"Sekilas, sepanjang tahun 2017, pasar apartemen di Jakarta tidak seperti yang kita harapkan di awal tahun," sebut Ferry.

Kurangnya katalisator, isu peraturan terkait properti dan pemilihan gubernur DKI Jakarta telah mempengaruhi selera konsumen untuk membeli apartemen.

Namun, Ferry melihat kecenderungan orang untuk mengakses KPR meningkat seiring dengan kebijakan suku bunga yang relatif rendah.