Pemerintah Tak Bisa Andalkan Swasta Bangun Properti TOD untuk MBR

JAKARTA, KompasProperti - Pemerintah tak bisa mengandalkan swasta dalam membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di kota besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pasalnya, harga perolehan tanah yang tinggi, sehingga sulit bagi pengembang swasta untuk membangun hunian TOD dengan harga terjangkau.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda, pengembang swasta cenderung mengikuti mekanisme pasar dalam menjual produk hunian mereka.

Dengan tingginya minat masyarakat terhadap TOD, maka sulit kemungkinan bila mereka akan menjual hunian tersebut dengan harga murah.

"Kalau kita bicara public housing, itu butuh insentif, butuh subsidi. Dan itu hanya pemerintah yang bisa, swasta enggak bisa," kata Ali saat BTN Golden Property Award 2017, Senin (11/9/2017).

Kawasan TOD, menurut dia, diprediksi bakal menjadi hunian primadona pada masa mendatang. Kemudahan akses transportasi, menjadi salah faktor penyebab tingginya minat masyarakat terhadap hunian dengan konsep tersebut.

Ali menuturkan, dengan fasilitas demikian, tentu sulit bagi pemerintah untuk mengatur swasta agar mereka memperkecil keuntungan. Sebab, prospek kawasan hunian yang cukup tinggi.

"Tapi public housing kalaupun mau ada kemitraan pemerintah dan swasta itu ya silakan," ujarnya.

Salah cara di antaranya yakni dengan pembagian tugas. Misalnya, pemerintah yang menyediakan lahan untuk kemudian dikembangkan oleh swasta.

"Itu baru bisa," kata dia.