Penulis
JAKARTA, KompasProperti - Pembangunan jalan alternatif Puncak 2 di Kabupaten Bogor tengah dalam pembahasan pemerintah.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sebagian besar lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tersebut adalah milik pengembang.
"Jadi kami lagi studi, apa kontribusi pengembang dalam pembangunan jalan ini," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Basuki mengatakan, pembangunan jalan nasional ini nantinya akan dikerjasamakan dengan pengembang.
Menurut dia, jika tidak dibicarakan dengan pengembang, maka proyek ini dikhawatirkan hanya menguntungkan satu pihak saja.
Pasalnya, jalan tersebut merupakan konsumsi publik. Basuki melihat, kontribusi pengembang dengan memberikan tanah saja tidak cukup.
"Kalau tanah sudah diberi, tapi begitu dibangun kan naik berapa kali lipat (nilainya). Ini kan engga fair, kami mau fairness-nya," sebut Basuki.
Adapun saat dihubungi terpisah, Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengaku belum bisa memastikan bagaimana detail Jalan Puncak 2 tersebut.
Arie mengatakan, selain menunggu kontribusi pengembang, pembahasan Jalan Puncak 2 masih dilakukan dengan mengundang ahli-ahli lingkungan.
"Puncak 2 kita tunda karena rutenya banyak mengubah zona di sana, jadi dikhawatirkan merusak sistem pengairan di sana," jelas Arie.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Artikel ini telah masuk Arsip. Berlangganan untuk membacanya kembali kapan saja.