Pekerja Informal di Kalimantan Sulit Ajukan KPR - Kompas.com

Pekerja Informal di Kalimantan Sulit Ajukan KPR

Arimbi Ramadhiani
Kompas.com - 09/08/2017, 08:00 WIB
Ilustrasi.www.shutterstock.com Ilustrasi.

JAKARTA, KompasProperti - Hampir 50 persen pembeli rumah Tapis Indah Regency yang dikembangkan PT Borneo Paser Utama Tri Asmoro di Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur, berasal dari kalangan informal.

Para pembeli ini tidak memiliki gaji atau penghasilan tetap per bulan seperti pegawai, sehingga bank cenderung sulit membuktikan kemampuan mereka dalam mencicil rumah.

Hal ini membuat para konsuman Tapis Indah Regency memilih untuk membayar cicilan ke pengembang melalui skema tunai bertahap.

"Pembeli kami banyak yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Kebetulan dari BTN (Bank Tabungan Negara) sangat sedikit memberi KPR untuk ini (pekerja informal)," ujar Direktur Utama PT Borneo Paser Utama Tri Asmoro saat Developer Gathering di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Ia mengatakan, BTN cenderung memprioritaskan kreditur dari kalangan pekerja dengan penghasilan tetap per bulan seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai swasta.

Oleh sebab itu, Tri meminta BTN agar dapat meringankan syarat pemberian kredit terhadap para informal yang jumlahnya besar.

"Konsumen kami yang tengah menunggu persetujuan kredit dari BTN sampai 500 orang. Ini karena apa?" kata Tri.

Menurut dia, akibat proses di BTN yang memakan waktu, pembangunan rumah pun menjadi tertunda. Hal tersebut, kemudian memengaruhi arus kas perusahaan yang macet.

Selain itu, imbuh Tri, kesulitan para pembeli di daerah untuk membayar cicilan rumah melalui bank adalah karena minimnya jumlah kantor cabang.

"Tidak semua daerah itu ada BTN. Ada yang harus ke Balikpapan dan perjalanannya itu 5 jam," sebut Tri.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BTN Maryono mengaku tidak membatasi latar belakang kreditur baik dari pekerja formal atau informal.

Para pekerja informal masih bisa mendapat pinjaman KPR selama penghasilannya melampui kebutuhan cicilan rumah per bulan.

"Dari kantor pusat, (pekerja informal) itu diperbolehkan. Kalau di cabang enggak
bisa berikan bukan karena dari petani, tapi dari pendapatannya apa cukup untuk mencicil rumah," jelas Maryono.

Adapun terkait kantor cabang di daerah terutama Kalimantan, ia menuturkan BTN berupaya untuk menggandeng beberapa pihak, antara lain PT Pos Indonesia (Persero).

Menurut Maryono, hal ini dilakukan untuk membuka kesempatan bagi para nasabah BTN yang kesulitan mengakses kantor cabang.

PenulisArimbi Ramadhiani
EditorHilda B Alexander
Komentar
Close Ads X