IMB Perumahan Tidak Perlu Amdal

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Eddy Ganefo mengatakan, usulan tersebut adalah langkah yang positif. Mengingat, Amdal sudah dilakukan saat kepengurusan izin lokasi.

"Sebaiknya memang harus dihindari pengurusan dokumen sampai dua kali atau lebih," ujar Eddy kepada Kompas.com, Ahad (5/7/2015).

Eddy menambahkan, jika memang sudah ada di dalam izin lokasi, maka seharusnya permintaan untuk Amdal tidak lagi ada pada pengurusan izin lebih lanjut. Pasalnya, birokrasi kepengurusan ini malah membuang waktu.

Untuk diketahui, mengurus Amdal perumahan saja perlu waktu satu sampai dengan tiga bulan. Selain akan memanjangkan birokrasi, mengurus Amdal berdampak biaya tinggi.

"Jangan juga dipaksakan permintaan Amdal untuk usaha atau industri yang limbahnya tidak berbahaya. Sementara untuk perumahan seharusnya tidak perlu Amdal," kata Eddy.

Menurut dia, Amdal tetap memegang peranan penting saat berhadapan dengan pelaku usaha atau industri yang menghasilkan limbah berbahaya di lingkungan sekitarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengusulkan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menyederhanakan Izin Mendirikan Bangunan (IBM).

IMB sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007. Franky menganggap, persyaratan Amdal sudah ada saat pengajuan izin lokasi. Dengan penghapusan Amdal, pelaku usaha diharapkan tidak mengurus dokumen yang sama dua kali.

Dalam menanggapi usulan BKPM, Menteri PUPR Basuki merespons positif untuk menyederhanakan perizinan. Namun tetap akan mempelajari dampak lingkungan dari pendirian bangunan tersebut.

Dalam proses kajian itu, Menteri Basuki akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki otoritas dalam soal regulasi Amdal.