Jokowi Dinilai Telah Membungkam Urusan Perumahan Rakyat

"Kegagalan Kementerian Perumahan Rakyat terdahulu jangan dipandang sebagai tidak pentingnya kementerian tersebut, tapi karena tidak ada sosok yang dapat merealisasikan program perumahan dengan baik," kata Direktur Eksekutif IPW, Ali Tranghanda, dalam siaran pers, Selasa (28/10/2014).

Ali mengatakan, dengan ada pemerintahan baru banyak pelaku pasar perumahan berharap akan ada sosok profesional menempati jabatan Menteri Perumahan Rakyat. Alih-alih ada menteri baru, sekarang malah digabungkan dengan Kementerian PU.

"Fokus perumahan rakyat tidak akan terjadi kalau masih digabung dengan PU. Bidang dan wawasan di PU sangat berbeda dengan pendekatan yang harusnya dilaksanakan di perumahan rakyat," kata Ali.

Ali menambahkan, bahwa memahami perumahan rakyat bukan perkara enteng karena menyangkut struktur pasar perumahan yang masih tidak sinkron antara kebutuhan dan pasokannya. Dengan penggabungan itu, Ali khawatir konsep-konsep mengenai pasar perumahan yang sudah dimulai oleh para ahli dan pengamat menjadi mentah kembali, bahkan mungkin tak akan dijalankan dengan baik di kementerian baru ini.

"Konsep tabungan perumahan rakyat atau Tapera dan bank tanah akan semakin ditinggalkan. Bagaimana bisa pemerintah mengurusi perumahan rakyat, bila tidak ada kementerian yang fokus. Konsep bank tanah dan tapera yang seharusnya menjadi program unggulan untuk memenuhi rumah rakyat menjadi mentah kembali,” ujar Ali. 

"Program sejenis sudah dilakukan oleh Singapura dan negara tetangga lainnya, termasuk adanya badan perumahan. Jadi, kalau di Indonesia malah berjalan mundur," tambahnya.

Menyimpang

Ali mengakui, banyak pihak menyambut positif kementerian baru yang mengurus perumahan rakyat yang telah digabung tersebut, termasuk salah satunya adalah Realestate Indonesia (REI). Namun, menurut dia, itu tak lain karena REI adalah paguyuban pengembang yang tak mungkin berkonflik dengan pemerintah.

"Mereka kan pengembang yang tidak akan membuat konflik dengan pemerintah. Selain itu, urusan bisnis mereka berbeda, sebab untuk masalah perumahan rakyat itu lebih pada prinsip untuk menyejahterakan rakyat dari sisi perumahan yang berjalan beriringin dengan sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan," kata Ali.

Ali mengakui, sebenarnya banyak masukan telah diarahkan kepada Jokowi agar penggabungan kedua kementerian tidak terjadi. Tim sukses dari Jokowi pun merupakan ahli-ahli perumahan, antara lain Enggartiasto Lukita dan Setyo Maharso, dengan pokjanya disi oleh Jehansyah Siregar. Bahkan, lanjut Ali, Jusuf Kalla sendiri merupakan sosok yang menggulirkan program 1.000 Tower Rusunami.

"Dengan banyaknya pihak pelaku pasar yang mendukung kementerian perumahan rakyat yang terpisah, maka menjadi menyimpang ketika Jokowi tidak memperhatikan perumahan rakyat. Jawaban atas keberpihakan Jokowi kepada masyarakat bawah yang belum punya rumah menjadi dipertanyakan. Jangan bungkam perumahan rakyat, Jokowi," katanya.