Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar
Jokowi Dinilai Telah Membungkam Urusan Perumahan Rakyat
Latief
Kompas.com - 28/10/2014, 13:29 WIB
Indonesia Property Watch menilai, jawaban atas keberpihakan Presiden RI Jokowi kepada masyarakat bawah yang belum punya rumah kini dipertanyakan. Masalah perumahan rakyat malah dibungkam.
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Video pilihan
Lihat Semua
Laporkan komentar
Akun Terdeteksi Anonim
Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.
Ganti Akun

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Apartemen LRT City Tebet Tower 1 Habis, ADCP Rilis Tower 2

Apartemen LRT City Tebet Tower 1 Habis, ADCP Rilis Tower 2

Apartemen
29/11/2024, 22:32 WIB
Proyek PIK 2 Milik Aguan Tak Sesuai Tata Ruang, Nusron: Kaji Ulang

Proyek PIK 2 Milik Aguan Tak Sesuai Tata Ruang, Nusron: Kaji Ulang

Berita
29/11/2024, 21:00 WIB
Pembuatan Sertifikat Elektronik Hemat Waktu 35 Persen Dibanding Kertas

Pembuatan Sertifikat Elektronik Hemat Waktu 35 Persen Dibanding Kertas

Berita
29/11/2024, 20:00 WIB
Kementerian PU Bakal Bangun Infrastruktur Dasar di Daerah Transmigrasi

Kementerian PU Bakal Bangun Infrastruktur Dasar di Daerah Transmigrasi

Berita
29/11/2024, 19:30 WIB
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tapin: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tapin: Pilihan Ekonomis

Perumahan
29/11/2024, 19:00 WIB
Fahri Hamzah Sebut Investor Asing Lirik Program 3 Juta Rumah

Fahri Hamzah Sebut Investor Asing Lirik Program 3 Juta Rumah

Berita
29/11/2024, 18:30 WIB
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Balangan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Balangan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
29/11/2024, 18:00 WIB
Kementerian PKP Usul Bikin Omnibus Law Perumahan

Kementerian PKP Usul Bikin Omnibus Law Perumahan

Berita
29/11/2024, 17:30 WIB
Fahri: Jangan Sampai Tanah Jadi Ladang Spekulasi, Hambat Rumah Rakyat

Fahri: Jangan Sampai Tanah Jadi Ladang Spekulasi, Hambat Rumah Rakyat

Berita
29/11/2024, 17:00 WIB
Fahri: Indonesia Merdeka Hampir 80 Tahun, Masalah Perumahan Masih Besar

Fahri: Indonesia Merdeka Hampir 80 Tahun, Masalah Perumahan Masih Besar

Berita
29/11/2024, 16:30 WIB
Ada Kuota FLPP 800.000 Rumah, BTN Harus Siapkan Rp 80 Triliun

Ada Kuota FLPP 800.000 Rumah, BTN Harus Siapkan Rp 80 Triliun

Berita
29/11/2024, 16:00 WIB
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
29/11/2024, 16:00 WIB
BTN Sambut Positif Kenaikan Kuota FLPP Jadi 800.000 Unit Tahun 2025

BTN Sambut Positif Kenaikan Kuota FLPP Jadi 800.000 Unit Tahun 2025

Berita
29/11/2024, 15:30 WIB
Meski Estetik, Jangan Tempatkan Akuarium di Dalam Kamar Tidur!

Meski Estetik, Jangan Tempatkan Akuarium di Dalam Kamar Tidur!

Tips
29/11/2024, 15:00 WIB
45 Kawasan Transmigrasi Masuk Prioritas Pembangunan 2025-2029

45 Kawasan Transmigrasi Masuk Prioritas Pembangunan 2025-2029

Berita
29/11/2024, 14:31 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya

Terpopuler

1

Ambisi Aguan Kembangkan PIK 2 Terganjal Masalah Tata Ruang

Dibaca 7.675 kali
2

AHY Dapat Laporan Harga Semen di Papua Pegunungan Tembus Rp 800.000

Dibaca 1.847 kali
3

Soal Megaproyek Giant Sea Wall, AHY: Fokus Utama Jakarta Dulu

Dibaca 233 kali
4

Desember 2024, Groundbreaking Proyek Rumah Adaro dan Berau Coal Energy

Dibaca 221 kali
5

Pinjaman Bank Dunia Rp 10,4 Triliun Buat Kementerian ATR/BPN Belum Diteken Sri Mulyani

Dibaca 196 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

Prabowo Klaim Indonesia Disegani, Banyak Kepala Negara Minta Diundang Berkunjung

Prabowo Klaim Indonesia Disegani, Banyak Kepala Negara Minta Diundang Berkunjung

Gaji Guru Bukan Naik Rp 2 Juta, Ini Penjelasannya

Gaji Guru Bukan Naik Rp 2 Juta, Ini Penjelasannya

Upah Minimum Naik 6,5 Persen, Prabowo Jelaskan Alasannya

Upah Minimum Naik 6,5 Persen, Prabowo Jelaskan Alasannya

Mengapa Perolehan Suara Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024 Bisa Dua Kali Lipat Prediksi?

Mengapa Perolehan Suara Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024 Bisa Dua Kali Lipat Prediksi?

Semangati Kris Dayanti yang Gagal Jadi Wali Kota Batu, Aurel Hermansyah: Tidak Ada Perjuangan Sia-sia

Semangati Kris Dayanti yang Gagal Jadi Wali Kota Batu, Aurel Hermansyah: Tidak Ada Perjuangan Sia-sia

Gen Z di China Bangun Jam 4 Pagi untuk Bekerja di 4 Tempat Berbeda demi Financial Freedom

Gen Z di China Bangun Jam 4 Pagi untuk Bekerja di 4 Tempat Berbeda demi Financial Freedom

Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis

Hasil Quick Count LSI Denny JA Pilkada Bekasi: Suara Tri-Bobihoe dan Heri-Sholihin Selisih Tipis

Profil Mayjen Kosasih, Sekretaris Militer Presiden yang Baru

Profil Mayjen Kosasih, Sekretaris Militer Presiden yang Baru

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Gunakan metode lain
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi