Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar
"BPN Harus Diubah Jadi Kementerian Agraria"
Arimbi Ramadhiani
Kompas.com - 16/09/2014, 18:41 WIB
Penguatan Badan Pertanahan Nasional RI (BPN RI) dengan menaikkan tingkatannya menjadi Kementerian Agraria dinilai penting untuk direalisasikan. Hal tersebut dapat membuat kewenangan BPN RI menjadi lebih jelas soal penggunaan tanah di Indonesia.
Kembali ke artikel...
Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE
Video pilihan
Lihat Semua
Laporkan komentar
Akun Terdeteksi Anonim
Kami mendeteksi email anonim pada akunmu. Untuk berkomentar, mohon gunakan email yang valid.
Ganti Akun

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke

Terkini Lainnya

Saatnya Investor Properti Indonesia Jadi Pemain Global

Saatnya Investor Properti Indonesia Jadi Pemain Global

Umum
05/11/2024, 22:10 WIB
Investasi Properti Komersial di Asia Pasifik Meningkat 28 Persen

Investasi Properti Komersial di Asia Pasifik Meningkat 28 Persen

Berita
05/11/2024, 21:00 WIB
Greenwoods Lengkapi Apartemen JP Dramaga dengan Fasilitas Kuliner

Greenwoods Lengkapi Apartemen JP Dramaga dengan Fasilitas Kuliner

Fasilitas
05/11/2024, 20:27 WIB
Menteri ATR/Kepala BPN Baru Buka Suara Soal Konflik Hotel Sultan

Menteri ATR/Kepala BPN Baru Buka Suara Soal Konflik Hotel Sultan

Berita
05/11/2024, 19:30 WIB
3 Juta Hektar Sawah Baru Dibutuhkan untuk Dukung Swasembada Pangan

3 Juta Hektar Sawah Baru Dibutuhkan untuk Dukung Swasembada Pangan

Berita
05/11/2024, 16:28 WIB
Tanggul Muara Baru Bakal Lindungi 20.000 KK dari Ancaman Banjir

Tanggul Muara Baru Bakal Lindungi 20.000 KK dari Ancaman Banjir

Konstruksi
05/11/2024, 15:00 WIB
Rencana 100 Hari Kerja Nusron, Sertifikasi Tanah Ulayat hingga Terbitkan HGU Perusahaan Kelapa Sawit

Rencana 100 Hari Kerja Nusron, Sertifikasi Tanah Ulayat hingga Terbitkan HGU Perusahaan Kelapa Sawit

Berita
05/11/2024, 14:34 WIB
Ke Bandung Naik Whoosh Bisa Main ke Tempat Wisata Apa Saja?

Ke Bandung Naik Whoosh Bisa Main ke Tempat Wisata Apa Saja?

Kawasan Terpadu
05/11/2024, 14:00 WIB
Strategi AHY Tekan Eksploitasi Air Tanah di Pantai Utara Jakarta

Strategi AHY Tekan Eksploitasi Air Tanah di Pantai Utara Jakarta

Berita
05/11/2024, 12:53 WIB
Naik Whoosh Padalarang-Tegalluar Summarecon Cuma Rp 50.000

Naik Whoosh Padalarang-Tegalluar Summarecon Cuma Rp 50.000

Berita
05/11/2024, 11:47 WIB
KEK Sanur Masuk Lima Besar Terbaik, Raup Investasi Rp 2,99 Triliun

KEK Sanur Masuk Lima Besar Terbaik, Raup Investasi Rp 2,99 Triliun

Berita
05/11/2024, 11:00 WIB
Terbesar di Indonesia, Pompa Sentiong Sangat Penting Kendalikan Banjir Jakarta

Terbesar di Indonesia, Pompa Sentiong Sangat Penting Kendalikan Banjir Jakarta

Fasilitas
05/11/2024, 10:30 WIB
Kuartal Ketiga, Nilai Investasi Real Estat Komersial Asia Pasifik Tertinggi sejak 2022

Kuartal Ketiga, Nilai Investasi Real Estat Komersial Asia Pasifik Tertinggi sejak 2022

Berita
05/11/2024, 10:00 WIB
Bisakah Pemerintah Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun?

Bisakah Pemerintah Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun?

Berita
05/11/2024, 09:00 WIB
Hitung-hitungan DPR, Bangun 3 Juta Rumah Butuh Anggaran Rp 750 Triliun

Hitung-hitungan DPR, Bangun 3 Juta Rumah Butuh Anggaran Rp 750 Triliun

Berita
05/11/2024, 08:00 WIB
1
2
3
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya

Terpopuler

1

Hitung-hitungan DPR, Bangun 3 Juta Rumah Butuh Anggaran Rp 750 Triliun

Dibaca 1.904 kali
2

Ara Sebut 6 Perusahaan Mau Sumbang Tanah

Dibaca 308 kali
3

Januari-Oktober, 94.086 Unit Rumah Sudah Dibangun

Dibaca 240 kali
4

Naik Whoosh Padalarang-Tegalluar Summarecon Cuma Rp 50.000

Dibaca 234 kali
5

Bisakah Pemerintah Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun?

Dibaca 173 kali
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Now Trending

Prabowo Teken Aturan Hapus Utang, Asosiasi Petani Akui Bernapas Lega

Prabowo Teken Aturan Hapus Utang, Asosiasi Petani Akui Bernapas Lega

Pemerintah Masih Kaji Penerapan Kembali Ujian Nasional

Pemerintah Masih Kaji Penerapan Kembali Ujian Nasional

Dewan Ekonomi Nasional Dapat Tugas Bantu Selesaikan Hambatan Program Prioritas Prabowo

Dewan Ekonomi Nasional Dapat Tugas Bantu Selesaikan Hambatan Program Prioritas Prabowo

Sejumlah Alasan KPK Belum Tahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ternyata Melarikan Diri

Sejumlah Alasan KPK Belum Tahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Ternyata Melarikan Diri

Dilantik Prabowo, Basuki Resmi Jadi Kepala Otorita IKN

Dilantik Prabowo, Basuki Resmi Jadi Kepala Otorita IKN

Saat Apple Semakin “Menganaktirikan” Indonesia…

Saat Apple Semakin “Menganaktirikan” Indonesia…

Pengacara Tom Lembong Pertanyakan Temuan BPK soal Kerugian Negara dalam Impor Gula

Pengacara Tom Lembong Pertanyakan Temuan BPK soal Kerugian Negara dalam Impor Gula

Poltracking Indonesia Keluar dari Keanggotaan Persepi Usai Disanksi

Poltracking Indonesia Keluar dari Keanggotaan Persepi Usai Disanksi

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Facebook X Whatsapp Line Telegram Copy Link
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau
Gunakan metode lain
Dengan login, kamu menyetujui Kebijakan Data Pribadi