REI Butuh "Mesin" Baru Organisasi...

KOMPAS.com - Siapa pun yang berani mencalonkan diri sebagai Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) harus punya jiwa melayani. Ketum REI harus siap diganggu kapan saja oleh anggotanya, karena tidak semua pengembang memiliki kemampuan sama.

"Pengembang dari daerah misalnya, banyak yang lahir dari berbagai disiplin ilmu sehingga butuh dukungan dan pendampingan dari pusat (DPP REI)," ujar Calon Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) periode 2016-2019, Soelaeman Soemawinata, sosialisasi Caketum REI di Regional III di Bali, Jumat (28/10/2016) malam.

Ketua DPD Banten yang akrab disapa Eman itu menyatakan akan berkomitmen untuk rutin melihat langsung kondisi pengembang di daerah. Menurut dia, untuk mengenal persoalan di lapangan tidak bisa hanya dengan duduk di ruangan, karena hasilnya akan sangat berbeda.

"Jangan datang ke daerah itu hanya untuk peresmian atau acara seremonial di hotel. Itu bukan gaya saya. Perlu sediakan waktu paling sedikit satu jam untuk rapat dengan pengurus dan anggota REI di daerah tersebut," ujar Eman.

Soal kesulitan waktu untuk menggelar kunjungan rutin ke daerah, lanjut Eman, seorang Ketum REI zaman sekarang bisa memanfaatkan teknologi informasi demi meningkatkan komunikasi dengan pengembang daerah. Kapan pun Ketum REI bisa melakukan komunikasi dengan DPD lewat perangkat komunikasi jarak jauh atau teleconference.

"Itu perlu dan bisa dilakukan. Adalah hak seluruh anggota REI daerah mendapatkan pelayanan dan pendampingan dari pengurus pusat," ujar Eman.

Bukan mengubah

Sosialisasi calon ketua umum REI di Regional III di Bali, Jumat (28/10/2016) malam lalu, itu merupakan putaran akhir dari tiga sesi yang digelar. Acara utama sosialisasi tersebut adalah debat calon ketua, yang dalam hal ini Eman berhadapan dengan calon ketua REI lainnya, yakni Hari Raharta Sudrajat.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya membaik saat ini, menurut Eman, kehadiran pusat atau DPP REI untuk pengembang daerah masih sangat diperlukan. Selain umumnya memiliki modal tak sebesar pengembang besar di pusat, para pengembang daerah masih menemui persoalan yang menurut Eman terdiri dari pembiayaan, tanah, pajak, tata ruang, perundangan serta infrastruktur.

Untuk itulah, lanjut dia, tantangan yang dihadapi REI ke depan akan semakin berat. Kondisi itu ia sadari betul sehingga faktor internal organisasi tidak boleh diabaikan. Eman, yang maju bersama Paulus Totok Lusida (Ketua DPD REI Jawa Timur) sebagai Casekjen DPP REI periode 2016-2019, berencana menyiapkan "mesin" baru organisasi.

"Struktur organisasi harus ditambah, bukan diubah. Sekretariat yang biasanya mengurus seremonial akan diperluas fungsinya dan diaktifkan. Nanti, semua Wakil Ketua Umum REI yang masuk dalam prioritas kerja akan didampingi asisten tetap sebagai penghubung daerah dengan pengurus," kata Eman.

Untuk mengatasi persoalan di bidang infrastruktur, misalnya. Eman berencana, Sekretariat DPP akan menyiapkan back up penuh pada setiap anggota daerah seperti saat mengurus PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas) di Kementerian PUPR. Menurut dia, sekretariat wajib memandu si pengembang daerah.

"Saya sedih kalau ingat pengalaman saya ketika melihat ada anggota REI dari daerah yang luntang-lantung di Masjid Kementerian PUPR ketika mengurus PSU karena tidak ada pendampingan. Itu harusnya tugas REI untuk membantu," ujar Eman.

Sementara menjawab tantangan anggota mengenai kesiapan para calon tentang struktur organisasi dan sumber daya manusianya, Hari Raharta memberi jawaban berbeda dengan Eman. Jika Eman ingin melakukan "penyegaran" di tubuh REI, Hari bilang bahwa struktur organisasi di tubuh REI tak perlu diubah.

"Struktur sudah baik. Kita hanya butuh komitmen," ujarnya pendek.