Saat ini, kata Andreas, untuk akses aman air minum seluruh Indonesia, sudah mencapai 70 persen. Di beberapa tempat, misalnya Palembang dan Surabaya, capaiannya mencapai di atas 90 persen. Dengan demikian, pemerintah tidak khawatir target akses aman air minum tidak tercapai.
Untuk mengentaskan kawasan kumuh, pemerintah telah menyiapkan dana Rp 4 triliun dari total anggaran Cipta Karya yaitu Rp 17 triliun. "Kami sedang MoU (memorandum of understanding atau penandatanganan kesepakatan) dengan 56 walikota dan bupati se-Indonesia," jelas Andreas.
Fokus pemerintah bukan hanya menghilangkan kawasan kumuh, tapi juga upaya pencegahan supaya tidak tumbuh kawasan lain. Selain itu, supaya kawasan kumuh tidak menjalar, pemerintah juga mengupayakan untuk mengurangi kesenjangan dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Kasubdit Pengembangan Permukiman Baru Joerni Moerniyati, saat ini pemerintah tengah mengejar penyerapan anggaran dengan melakukan perencanaan. "Pada pelaksanaannya, (program) cipta karya tidak sulit. Sekarang proses persiapan dan tender. Kontrak baru berjalan dua sampai tiga bulan lagi," kata Joerni.
Sejak satu tahun lalu, lanjut Joerni, terdapat 8 wali kota yang sudah sepakat membantu pemerintah pusat untuk menghilangkan kawasan kumuh. Dari ke delapan wilayah ini, Bogor dan Bandung sudah siap untuk pelaksanaan program kawasan kumuh berupa penataan kembali permukiman dan pemberdayaan masyarakat.