Masalah Perumahan Bukan Urusan Sepele

"Masalah perumahan rakyat bukanlah masalah sepele yang dapat diselesaikan dengan pembangunan berorientasi fisik saja, tapi harus diimbangi dengan pemahaman masalah pasar, pembiayaan sampai pertanahan," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, dalam siaran pers kepada Kompas.com, Senin (3/11/2014)

Ali mengatakan, empat dirjen yang telah ditunjuk untuk membantu menteri masih dirasakan belum menyentuh masalah perumahan rakyat. Seharusnya, lanjut dia, sesuai nama kementriannya harus ada unsur perumahan rakyat.

"Ini seharusnya sudah disadari oleh menteri terkait. Karenanya, pengangkatan dirjen yang sesuai dengan kompetensi masalah perumahan harus menjadi pilihan strategis. Penempatan dirjen yang ada saat ini menggambarkan bahwa fokus Kementerian PU-Pera masih bergeming hanya untuk urusan pekerjaan umum," ujar Ali.

Ali mengatakan, dirjen menjadi strategis karena saat ini sangat banyak permasalahan perumahan rakyat yang masih belum selesai dan dibiarkan mengambang pasca Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebelumnya. Ekonomi biaya tinggi dengan besarnya biaya-biaya perizinan dan utilitas menjadi permasalahan belum terselesaikan selama dua periode Susilo Bambang Yudhoyono.

"Selain itu polemik hunian berimbang dengan dilaporkannya pengembang ke kejaksaan masih belum ada ujungnya. Belum lagi penghapusan subsidi rumah tapak, juga belum ada kepastiannya. Ini membuat pasar perumahan menjadi tanpa arah," kata Ali.

Ali menambahkan, banyaknya pengembang beralih dari membangun rumah tapak menengah bawah ke segmen lebih tinggi tidak lain lantaran banyaknya kebijakan kontra produktif. Di sisi lain, menurut dia, pemerintah sebagai penanggung jawab penyediaan perumahan rakyat pun belum dapat memenuhi kewajibannya sendiri.

"Pemerintah masih dinilai gagal dalam mengendalikan harga tanah sehingga pasar membutuhkan solusi yang seharusnya dapat diakomodasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat," katanya.

Seperti ketahui, Menteri Basuki Hadimuljono menyebutkan akan ada perombakan unit eselon I dari kedua kementerian. Dengan demikian, jumlahnya hanya 11 eselon I.

"Diusulkan nanti ada 4 Dirjen 1 Sekjend dan sisanya badan khusus," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/10/2014).