Seharusnya, Perumahan Rakyat Terpisah dari PU

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Pekerjaan Umum, tidak ditanggapi positif oleh sejumlah pihak, khususnya pengembang.  Pasalnya, perumahan rakyat tidak hanya mengurus pembangunan rumah secara fisik.

Menurut Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo, kedua kementerian ini berbeda fungsi dan tujuannya.

"PU itu kan fokus pada pembangunan infrastruktur dengan memakai anggaran negara. Sementara menpera mengerahkan masyarakat dan stakeholder perumahan," ujar Eddy kepada Kompas.com, Sabtu (1/11/2014).

Eddy menyebutkan, di PU, pemerintah lebih fokus pada hal-hal bersifat teknis. Hal ini berbeda dengan perumahan rakyat yang tidak melulu membicarakan pembangunan rumah, tetapi juga pengerahan masyarakat.

Di satu sisi, tambah dia, pemerintah bertugas menyediakan rumah untuk kalangan tidak mampu. Dia berpendapat, pemerintah tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ini, jika melihatnya dari segi teknis saja.

"Perumahan rakyat selama ini tidak pernah jalan ke Kemendagri, Disnaker, Perdagangan. Masyarakat harusnya diberi pinjaman lunak atau subsidi supaya masyarakat mampu mencicil untuk membeli rumah,” sebut Eddy.

Selain memberi subsidi, ia menyarankan, pemerintah lewat Perumahan Rakyat memberi pelatihan keterampilan pada pemilik rusun. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat tidak terus menunggu bantuan dari pemerintah dan mamu membeli rumah sendiri.

Eddy juga berpendapat, penggabungan dua kementerian ini memperlihatkan bahwa pemerintah menganggap perumahan rakyat sebagai PU Cipta Karya. Padahal, nyatanya tidak bisa dianggap demikian.

"PU tidak mungkin bisa membangun 15 juta unit backlog. Anggarannya bisa mencapai Rp 1.500 triliun. Sedangkan masa kabinet maksimal 10 tahun," kata Eddy.

Kendati demikian, Eddy  berharap penggabungan dua kementerian ini bisa memberikan dampak positif dalam beberapa waktu ke depan. Dia mengaku tidak bisa menghakimi penggabungan tersebut akan memiliki hasil yang buruk, jika pemerintahannya belum bekerja secara efektif.

“Saya hanya titip pesan, tadi ke Pak Rildo (Sektretaris Menteri Perumahan Rakyat). Memberi masukan soal dua perbedaan ini. Semoga ke depannya lebih baik,” pungkas dia.