Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Perumnas Harus Direstrukturisasi!

Kompas.com - 06/10/2014, 09:20 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah seharusnya merestrukturisasi Perumnas baik dalam tataran kelembagaan maupun operasionalnya, agar lembaga ini tidak dibebani oleh kepentingan-kepentingan politis dan bisnis sesaat.

Jika hal tersebut dilakukan, maka Perumnas dapat menjadi lokomotif pembangunan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang merupakan fungsi dan peran vital BUMN ini.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Bernardus Djonoputro, mengutarakan pendapatnya terkait dua kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono saat memasuki masa akhir jabatan (injury time), kepada Kompas.com, Sabtu (4/10/2014).

Kedua kebijakan strategis tersebut adalah penghapusan kawasan kumuh menjadi nol persen pada 2019 dengan anggaran Rp 171 triliun, dan terpenuhinya infrastruktur dasar pada 2019 dengan dana senilai Rp 6.541 triliun yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Lebih jauh Bernardus mengatakan, dua kebijakan tersebut tidak realistis, sangat utopis dan mengganggu nalar.

"Tidak bisa secara instan menghapus kawasan kumuh menjadi nol persen. Kawasan kumuh itu kan merata di seluruh kota dan kabupaten, baik berupa enclave maupun menyatu dengan daerah permukiman lain dalam satu hamparan. Pemerintah harus mengembalikan Perumnas kembali kepada khittah-nya sebagai penyedia perumahan bagi MBR ini," ujarnya.

Bagaimana Perumnas kembali kepada fungsi dan peran vitalnya? Bernardus menyarankan pemerintah harus memberikan insentif agar Perumnas berfungsi sebagaimana diharapkan yakni mampu menyeimbangkan social obligation  dengan keuntungan melalui manajemen portofolio, operasional, pasar dan land bank  yang mumpuni.

"Dengan penduduk 250 juta jiwa dengan pertumbuhan masyarakat berpenghasilan 4.000 dollar AS-10.000 dollar AS dalam 15 tahun, merupakan pasar besar yang akan sangat menjamin keuntungan Perumnas," tandas Bernardus.

Jadi, lanjut dia, restrukturisasi Perumnas sangat dibutuhkan, baik dalam tataran operasional maupun kelembagaan. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung Perumnas dalam hal penyediaan infrastruktur.

"Jika Perumnas membangun kota baru mandiri seperti kawasan Maja, maka pemerintah harus membangun infrastruktur utama. Sehingga kaasan Maja menjadi make sense, menjadi bagian dari pengembangan kutub pertumbuhan," pungkas Bernardus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harga Sewa Perkantoran di Jakarta Turun

Harga Sewa Perkantoran di Jakarta Turun

Berita
Tahun Ini, Jakarta Tambah Pasokan Kantor Baru Seluas 19 Hektar

Tahun Ini, Jakarta Tambah Pasokan Kantor Baru Seluas 19 Hektar

Berita
10 Juta Bambu Digunakan sebagai Matras Tol 'Atas Laut' Semarang-Demak

10 Juta Bambu Digunakan sebagai Matras Tol "Atas Laut" Semarang-Demak

Konstruksi
Bikin Halaman Belakang Rumah Kian Privat dengan 5 Cara Ini

Bikin Halaman Belakang Rumah Kian Privat dengan 5 Cara Ini

Eksterior
Kecelakaan Subang, Lemahnya Regulasi Pemerintah Mengatur Kelayakan Bus

Kecelakaan Subang, Lemahnya Regulasi Pemerintah Mengatur Kelayakan Bus

Berita
Prototipe Rumah Sederhana Dinilai Mudahkan Pengembang dan Pemda

Prototipe Rumah Sederhana Dinilai Mudahkan Pengembang dan Pemda

Perumahan
Apersi Dukung Pemerintah Rilis Kebijakan Prototipe Rumah Sederhana

Apersi Dukung Pemerintah Rilis Kebijakan Prototipe Rumah Sederhana

Perumahan
[POPULER PROPERTI] Perumahan Murah Meriah di Sleman, Harganya Kurang dari Rp 200 Juta

[POPULER PROPERTI] Perumahan Murah Meriah di Sleman, Harganya Kurang dari Rp 200 Juta

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Blitar: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Blitar: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Madiun: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Madiun: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tuban: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Tuban: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ngawi: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Ngawi: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Nganjuk: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Nganjuk: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Andalkan Merek Sendiri, Vila Mewah Ini Siap Berkompetisi di Bali

Andalkan Merek Sendiri, Vila Mewah Ini Siap Berkompetisi di Bali

Kawasan Terpadu
IHG Operasikan Sembilan Hotel Baru di Indonesia Tahun 2024

IHG Operasikan Sembilan Hotel Baru di Indonesia Tahun 2024

Hotel
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com